Wacana Vasektomi Penerima Bansos
Dedi Mulyadi Jawab Peringatan MUI soal Vasektomi Haram: Sudah Komunikasi dengan Menteri, Legal
Menjawab peringatan MUI soal vasektomi haram, Dedi Mulyadi mengaku sudah berkomunikasi dengan BKKBN.
Penulis:
Pravitri Retno Widyastuti
Editor:
Siti Nurjannah Wulandari
lihat foto
Tribunnews.com/Taufik Ismail
POLEMIK WACANA VASEKTOMI - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, usai mengikuti pelantikan Kepala Daerah di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (20/2/2025). Dalam pernyataannya, Sabtu (3/5/2025), Dedi menanggapi peringatan MUI yang mengatakan vasektomi haram.
"Karena, hingga hari ini, rekanalisasi masih susah dan tidak menjamin pengembalian fungsi seperti semula," tegas Abdul.
Abdul juga menyinggung biaya rekanalisasi yang jauh lebih mahal ketimbang vasektomi.
Karena itu, MUI meminta kepada pemerintah agar tidak mengampanyekan vasektomi secara terbuka dan massal.
"Pemerintah harus transparan dan objektif dalam sosialisasikan vasektomi, termasuk menjelaskan biaya rekanalisasi yang mahal dan potensi kegagalannya," pungkasnya.
Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Vasektomi untuk Penerima Bansos Diharamkan MUI, Dedi Mulyadi: Jaga Keseimbangan Ekonomi
(Tribunnews.com/Pravitri Retno W/Rina Ayu, TribunJabar.id/Nazmi Abdurrahman)
Sumber: TribunSolo.com
Berita Terkait
Wacana Vasektomi Penerima Bansos
| PBNU soal Vasektomi Jadi Syarat Terima Bansos: Menyedihkan, Orang Miskin Dimandulkan |
|---|
| Respons Menohok Dedi Mulyadi soal MUI Haramkan Vasektomi dalam Polemik Syarat Penerima Bansos |
|---|
| Mensos Sebut Wacana Dedi Mulyadi Jadikan Vasektomi sebagai Syarat Bansos Perlu Didiskusikan Lagi |
|---|
| Pembelaan Dedi Mulyadi saat Wacananya Jadikan Vasektomi Syarat Dapat Bansos Tuai Kritikan |
|---|
| Polemik Wacana Vasektomi: Banyak Pihak Sentil Dedi Mulyadi, Ingatkan Haram hingga HAM |
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.