Ketua Komisi X DPR: Rencana Dedi Mulyadi Kirim Siswa Bermasalah ke Barak Militer Perlu Dikaji

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, meminta rencana Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi, mengirim siswa bermasalah ke barak militer tidak sampai membebani siswa.

Hetifah mengatakan, meskipun gagasan pendidikan berdisiplin ala militer bisa dilihat sebagai upaya membentuk karakter dan nasionalisme, pendekatan ini tetap perlu dikaji secara mendalam.

Kajian mendalam tersebut, kata dia, dengan cara dialog dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat, praktisi pendidikan, dan masyarakat.

Menurut Hetifah, gagasan ini bisa saja dinilai untuk membangun karakter disiplin, nasionalisme, bahkan kesiapan bela negara bagi anak-anak muda. 

"Namun, bisa saja gagasan ini kurang sesuai dengan konteks pendidikan formal dan dinilai berpotensi membebani siswa. Misalnya ada kekhawatiran bahwa program ini bisa mengalihkan fokus dari tujuan utama pendidikan, yaitu pengembangan akademik dan keterampilan hidup (living skill)," kata Hetifah saat dihubungi Tribunnews.com, Kamis (1/5/2025).

Dia menjelaskan, penanaman nilai bela negara dan nasionalisme sudah terintegrasi dalam kurikulum saat ini, terutama dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. 

Selain itu, Kementerian Pertahanan melalui Peraturan Menteri Pertahanan No. 8 Tahun 2022 juga telah mengatur program bela negara secara sukarela yang disesuaikan dengan jenjang pendidikan, mulai dari PAUD hingga perguruan tinggi.

"Konsep bela negara, lebih ditekankan pada pembangunan kesadaran nasionalisme, cinta tanah air, dan kesiapan mental-spiritual untuk membela negara, bukan melalui pelatihan militer fisik," tegas Hetifah.

Hetifah menegaskan bahwa Komisi X DPR pada prinsipnya mendorong pentingnya pendidikan karakter dan nasionalisme dalam kurikulum pendidikan. Serta fokus pada penguatan kurikulum yang sudah ada, seperti Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. 

"Pendidikan bela negara yang ada saat ini, harus disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks pendidikan nasional, tanpa mengabaikan hak-hak dasar siswa untuk mendapatkan pendidikan yang menyeluruh dan berorientasi pada pengembangan potensi siswa," ucapnya.