Selasa, 7 Oktober 2025

Hari Buruh

Janji Manis Pemerintah saat Perayaan May Day 2025, Buruh Minta Bukti Nyata dan Bukan Sekedar Gimmick

Sunarno mengatakan perayaan May Day seharusnya menjadi momentum refleksi perjuangan buruh bukan ajang seremonial yang mendekatkan buruh pada kekuasaan

Tribunnews.com/Rahmat Nugraha
HARI BURUH INTERNASIONAL - Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri perayaan Hari Buruh Internasional yang digelar di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Pada Kamis (1/5/2025). Pada acara tersebut Presiden Prabowo menjanjikan sejumlah hal untuk para buruh. 

"Saya akan mendukung Marsinah menjadi pahlawan Nasional," tandasnya.

Baca juga: Berkali-kali Pindah Perusahaan, Buruh Gen Z Curhat Susahnya Menjadi Karyawan Tetap

Jangan Sekadar Gimmick

Ketua KASBI sekaligus perwakilan Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK), Sunarno, menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut dirinya sebagai “presiden dari buruh dan rakyat kecil” saat menghadiri May Day Fiesta di Monas, Jakarta Pusat.

Menurut Sunarno, pernyataan itu belum terbukti secara nyata di lapangan.

Dia menganggap pernyataan Prabowo hanya sekadar gimmick dan pencitraan belaka.

“Ya, Prabowo memang presiden rakyat Indonesia, karena faktanya dia terpilih. Tapi kalau mengklaim sebagai presiden buruh, itu harus dibuktikan dulu. Jangan hanya berhenti di pencitraan atau gimmick,” kata Sunarno saat ditemui saat aksi buruh May Day di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (1/5/2025).

Sunarno mengatakan, perayaan May Day seharusnya menjadi momentum refleksi perjuangan buruh, bukan ajang seremonial yang mendekatkan buruh pada kekuasaan tanpa sikap kritis.

Menurutnya, kondisi buruh saat ini justru berada dalam tekanan.

Saat ini sedang maraknya PHK, rendahnya upah, serta lemahnya perlindungan hak-hak pekerja di berbagai sektor.

Ia juga mengkritik pendekatan pemerintah yang kerap menjalankan kebijakan tanpa partisipasi dari elemen gerakan buruh.

“Kalau keputusan dibuat sepihak, tanpa melibatkan serikat buruh dan kelompok rakyat lainnya, itu bahaya. Itu bukan demokrasi, itu otoriter,” jelasnya.

Sunarno menegaskan bahwa aksi turun ke jalan yang dilakukan GEBRAK merupakan bagian dari upaya menyampaikan kritik dan masukan kepada pemerintah.

Baginya, ruang untuk menyampaikan pendapat tidak boleh dibungkam.

Apalagi dalam negara yang mengaku demokratis.

Ia juga menyampaikan keraguan atas janji-janji dalam pidato Prabowo.

Menurutnya, selama belum ada program konkret yang berpihak kepada buruh, maka klaim sebagai presiden rakyat kecil hanyalah janji kosong.

Halaman
123
Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved