Pelibatan Militer Dalam Pembinaan Siswa Bermasalah Berpotensi Mendekatkan dengan Kultur Kekerasan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti HAM dan Sektor Keamanan Setara Institute Ikhsan Yosarie memandang kerja sama antara Pemprov Jawa Barat (Jabar) dengan TNI AD, baik yang sudah dilakukan maupun masih dalam bentuk wacana, merupakan bentuk perluasan peran dan keterlibatan militer pada ranah sipil. 

Ikhsan memandang perluasan peran tersebut di luar koridor ketentuan UU TNI, bahkan UU TNI yang baru sekalipun. 

Baca juga: Wakil Ketua DPR Minta Rencana Dedi Mulyadi Bawa Siswa Bermasalah ke Barak TNI Dikaji Secara Matang

Menurutnya dalam UU nomor 34 tahun 2004 (UU TNI sebelum direvisi), keterlibatan tersebut berada dalam kategori Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang hanya dapat dilaksanakan atas dasar kebijakan dan keputusan politik negara.

Sementara, lanjut dia, pada UU TNI pascarevisi yakni UU nomor 3 tahun 2025, kategori OMSP tersebut dapat dilaksanakan atas dasar Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden. 

Kondisi tersebut, menurutnya memperlihatkan minimnya pemahaman dan atau kepatuhan pihak-pihak terkait atas implementasi UU TNI. 

Ikhsan memandang rencana kerja sama antara Pemprov Jabar dengan TNI terkait penanganan persoalan di lingkungan pendidikan terutama atas siswa yang dianggap bermasalah, semestinya dilakukan secara proporsional dan melibatkan berbagai stakeholder guna melakukan pendidikan, pembinaan hingga pengawasan. 

Baca juga: Amnesty: Rencana Dedi Mulyadi Libatkan TNI Bina Siswa Bermasalah Berpotensi Langgar Hak Asasi Anak

Menurutnya banyak pihak yang dapat dilibatkan, mulai dari psikolog hingga K/L terkait yang memang fokus kepada anak dan sektor pendidikan. 

Ia memandang penggunaan pendekatan militeristik melalui pembinaan oleh militer justru bukan menjadi jawaban atas persoalan tersebut.

Sebab, kata Ikhsan, pendidikan militer dibentuk dan dibangun untuk kebutuhan militer dalam melaksanakan tugas utamanya sebagai alat pertahanan negara. 

"Pelibatan militer dalam pembinaan siswa bermasalah kepada militer justru berpotensi mendekatkan siswa-siswa tersebut dengan kultur kekerasan yang lazim terjadi di tubuh aparat negara, yang notabene potret reformasi kultural aparat yang belum tuntas," kata Ikhsan saat dihubungi Tribunnews.com pada Rabu (30/4/2025).

Selain itu, lanjut dia, pembentukan karakter siswa melalui pendekatan fisik, berpotensi melegitimasi praktik kekerasan dengan dalih pendisiplinan. 

Praktik-praktik kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah kedinasan, menurutnya, semestinya menjadi pembelajaran bahwa kultur kekerasan tersebut destruktif terhadap dunia pendidikan, terutama dengan relasi negatif berkedok senior-junior. 

"Mengingat ini persoalan yang memerlukan pendekatan sistemik, semestinya basis penanganan persoalan ini adalah kebijakan berbasis riset dan atau bukti," ungkap Ikhsan.

"Model ini perlu didorong agar setiap kebijakan dapat bersifat ilmiah ataubterukur, serta melibatkan berbagai pihak dan ahli dalam proses penyusunannya," pungkas Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Indo Global Mandiri itu.

Baca juga: Wakil Ketua DPR Minta Rencana Dedi Mulyadi Bawa Siswa Bermasalah ke Barak TNI Dikaji Secara Matang

Rencana Kerja Sama

Diberitakan sebelumnya, Markas Besar TNI Angkatan Darat menyatakan akan ada kerja sama antara Kodam III Siliwangi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) terkait penanganan siswa bermasalah.

Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen Wahyu Yudhayana mengungkapkan rencana tersebut akan dibicarakan secara lebih rinci dengan Pemprov Jabar.

Hal tersebut, kata Wahyu, sesuai hasil komunikasi dengan Staf Teritorial Angkatan Darat dan Staf Teritorial Kodam III/Siliwangi.

"Bahwa akan dilaksanakan kerjasama antara Kodam III/Siliwangi dan Pemprov Jabar terkait penanganan siswa yang bermasalah. Untuk rencana waktu pelaksanaan akan dibicarakan secara lebih rinci dengan Pemprov Jabar," kata dia saat dikonfirmasi Tribunnews.com pada Selasa (29/4/2025).

Soal tempat pelaksanaannya, ia mengatakan sementara ini sudah ada beberapa wilayah yang direncanakan sesuai pertimbangan dari Pemprov Jabar.

Akan tetapi, dia mengakui rencana tersebut belum mencakup semua wilayah di Jabar.

Sedangkan untuk mekanisme penentuan siswa yang akan dikirim, kata Wahyu, tentunya sesuai yang disampaikan oleh Gubernur Jabar Dedi Mulyadi.

Apa yang disampaikan Dedi, kata Wahyu, yakni para siswa dipilih berdasarkan kesepakatan antara sekolah dan orang tua, dengan prioritas pada siswa yang terlibat tawuran, terlibat geng motor dan siswa yang orang tuanya sudah tidak mampu lagi untuk mendidik secara etika dan perilaku. 

"Jadi sekali lagi, untuk penentuan ini berdasarkan rencana dari Pemprov Jabar yang melibatkan orang tua atau tetap berdasarkan kesepakatan dengan orangtua masing-masing siswa," ungkapnya.

Sedangkan untuk programnya sendiri, ungkapnya, secara umum juga seperti yang sudah disampaikan Dedi Mulyadi.

Program itu, kata Wahyu, yaitu pembinaan karakter bagi siswa-siswa yang memiliki sikap perilaku negatif meliputi pendidikan etika, pengetahuan, pertanian, dan kedisiplinan.

Sedangkan waktu pembinaannya, kata Wahyu, akan ditentukan setelah dilaksanakan koordinasi teknis dengan Pemprov Jabar.

"Sebelum pelaksanaan pembukaan program tersebut tentu akan ada pemberitahuan dan semua akan dilaksanakan setelah segala sesuatu sudah terkomunikasikan secara tehnis antara Kodam III/Siliwangi dan Pemprov Jabar," pungkas dia.

Baca juga: Kritik Tajam DPR ke Dedi Mulyadi soal Rencana Kirim Siswa Bermasalah ke Barak Militer

Alasan Dedi Mulyadi

Juga diberitakan sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membeberkan alasan mendasar di balik rencana tersebut berangkat dari sudah mulai lemahnya pengawasan terhadap siswa di Jawa Barat.

Saat ini, menurut dia, banyak pelajar merasa berkuasa namun lemah dalam segi ketahanan fisik.

Hal itu disampaikannya saat ditemui awak media di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/4/2025).

"Coba tanya deh ke jajaran TNI Polri, apa yang terjadi pada anak muda hari ini. Satu, tangannya rapuh, jadi ada orang yang ingin panco saja patah. Karena makanannya junk food. Kedua, kakinya kalau loncat latihan, loncat dari mobil patah dan keseleo, karena tidak pernah jalan kaki," ungkap dia.

Sementara itu di sisi lain, kata Dedi, dalam kondisi ini banyak orang tua hingga para guru yang merasa kewalahan dalam menghadapi para siswa.

Para guru, kata dia, cenderung lebih takut apabila memberikan ketegasan kepada para murid yang bersalah.

"Maka saya mengubah paradigma itu dengan cara apa, banyak orang tua yang hari ini tidak punya kesanggupan lagi menghadapi lagi anaknya. Banyak guru yang tidak punya kesanggupan untuk menghadapi murid-muridnya. Kenapa, dia keras dikit nanti dikriminalisasi," lanjut Dedi. 

Atas hal itu, ia memandang perlu dilakukan tindakan-tindakan yang nyata, terukur dan terencana terhadap perkembangan siswa.

Salah satu upayanya, ujar dia, dengan memberikan pendidikan bersama dengan TNI dan juga Polri.

"Maka salah satu pilihannya adalah melibatkan TNI Polri menjadi bagian dari upaya pembinaan mereka. Siapa yang dibina, mereka yang mengalami kenakalan akut yang sudah mengarah kriminal," kata Dedi.

Hanya saja, menurutnya, pemberian pendidikan itu tidak dipaksakan.

Nantinya, sambung dia, para orang tua siswa yang merasa memiliki anak dengan kenakalan akut, bisa menyerahkan putranya ke posko TNI yang akan dibentuk.

Selain itu, dia juga mengatakan di dalam barak tersebut para siswa juga tidak akan diberikan pendidikan militer, melainkan untuk memberikan pemahaman kedisiplinan agar lebih patuh terhadap norma-norma.

"Jadi masuk barak militer bukan latihan perang-perangan, bukan. (Tapi) membantu membangun kesehatan pikiran, kesehatan mental, dan kesehatan raga mereka agar mereka menjadi anak-anak yang bugar, tidak minum, tidak merokok, tidak makan eksimer, tidak minum ciu, yang itu obat-obatan itu marak di mana-mana," pungkasnya.