6 Bulan Jadi Wapres, Gibran Kena Kritik Video Monolog hingga Usulan Dicopot

Terutama menarik perhatian kalangan muda, karena ia mengangkat tema bonus demografi.

Dengan status Gibran sebagai Wapres, Lili juga menilai setiap tindakannya cenderung sarat akan motif politik.

“Setiap pejabat politik, apalagi setingkat wapres, setiap tindakan dan ucapannya cenderung memiliki atau bermotif politik."

"Begitu juga publik cenderung akan menilai seperti itu, ada motif politik, tidak dalam ruang yang vakum."

“Nah, tampaknya Wapres, melalui tim medianya, mencoba menarik perhatian publik, khususnya kalangan muda, dengan mengusung tema bonus demografi yang disampaikan secara monolog tersebut,” kata Lili dilansir Kompas.com, Minggu (20/4/2025).

Usulan Pemakzulan Gibran

Baru enam bulan menjabat Wapres, Gibran juga sudah mendapat desakan untuk diganti dari posisi pendamping Presiden Prabowo Subianto.

Usulan itu disampaikan Forum Purnawirawan Prajurit TNI kepada Presiden Prabowo pada 17 April 2025.

Ada delapan poin usulan yang disampaikan.

Mulai dari desakan pergantian wakil presiden (wapres), reshuffle Kabinet Merah Putih, mengembalikan tenaga kerja asing dari Tiongkok, hingga menghentikan Proyek Strategis Nasional (PSN) PIK 2.

Pernyataan sikap tersebut ditandatangani 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel.

Mereka yang ikut meneken surat tersebut yakni Wapres ke-6 RI periode 1993-1998 sekaligus Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) periode 1988-1993 Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, menteri agama (menag) periode 2019-2020 dan wakil panglima TNI periode 1999-2000 Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, KSAD periode 1999-2000 Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, KSAL periode 2005-2007 Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, KSAU periode 1998-2002 Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.

Adapun delapan sikap forum tersebut yakni :

1. Kembali ke UUD 1945 asli sebagai Tata Hukum Politik dan Tata Tertib Pemerintahan.

2. Mendukung Program Kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Asta Cita, kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN.

3. Menghentikan PSN PIK 2, PSN Rempang dan kasus-kasus yang serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan.