Dapat Penjelasan Menteri P2MI, Komisi IX Dukung Pencabutan Moratorium Pengiriman PMI ke Arab Saudi

Akibatnya, perlindungan hukum dan sosial terhadap mereka menjadi sangat lemah.

"25 ribu ini tidak terdata di Sisko P2MI atau terdaftar oleh negara kita. Sehingga 25 ribu per tahun ini menjadi sangat riskan perlindungannya untuk mereka. Jadi tidak ada perlindungan sama sekali," ucap Karding.

Ia menambahkan, meskipun moratorium pengiriman pekerja migran ke Arab Saudi, faktanya pengiriman secara ilegal tetap berlangsung setiap hari. 

Karding menekankan, situasi ini harus menjadi perhatian serius demi keselamatan para pekerja migran.

"Jadi walaupun moratorium dilaksanakan, tiap hari itu banyak yang berangkat. Ini yang harus kita garis bawahi sebagai bagian terpenting justru untuk melindungi pekerja kita," katanya.

"Totalnya dari kunjungan ke Riyadh, itu total pekerja kita yang ada di sana itu ada 183 ribu yang rawan tidak terlindungi," imbuhnya.

Karding juga mengakui bahwa sejak 2011, Pemerintah Arab Saudi telah mulai melakukan reformasi hukum terkait tenaga kerja. 

Baca juga: Kementerian P2MI Gerebek Penampungan Calon Pekerja Migran Ilegal di Kalibata, 3 Korban Diamankan

Namun demikian, perlindungan penuh terhadap pekerja migran tetap menjadi tantangan besar yang harus dihadapi bersama.