Tuduhan Ijazah Palsu Jokowi Dinilai Upaya Memperlemah Posisi Tawar Gibran di 2029

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), Boni Hargens, menilai maraknya tuduhan terhadap Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi, terutama isu ijazah palsu memiliki tujuan politis yang lebih besar.

Menurut Boni Hargens, serangan terhadap Jokowi dilakukan untuk melemahkan daya tawar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menuju pemilihan presiden (Pilpres) 2029.

"Pak Jokowi ini kan sudah pensiun lah ya. Tetapi terus disudutkan, sebetulnya ada kepentingan besar dibalik semua ini," kata Boni Hargens dalam keterangannya, Kamis (24/4/2025).

Boni Hargens menjelaskan, kelompok-kelompok tersebut memiliki agenda politik lebih besar daripada sekadar tuduhan ijazah palsu.

"Sebetulnya ada kepentingan besar. Kepentingan besar ini apa? Ada kelompok yang tidak ingin Mas Wapres Gibran itu stabil apalagi makin kuat di dalam posisinya sebagai wakil presiden," ujarnya.

Dia mengklaim bahwa mereka sudah mulai melirik jatah calon wakil presiden (cawapres) di 2029.

"Ada kelompok yang sudah melirik jabatan wakil presiden di 2029. Sehingga, tentu saja mereka sekarang bekerja untuk menghancurkan Jokowi dalam rangka melemahkan posisi tawar dari Mas Wapres Gibran di dalam kancah politik ini menuju 2029," ucap Boni Hargens.

Baca juga: Dilaporkan Buntut Tuduhan Ijazah Palsu Jokowi, Rismon Sianipar: Saya Tak Akan Lari

Menurut Boni Hargens, kelompok-kelompok yang terlibat dalam upaya ini terdiri dari beragam latar belakang. 

Sebagian bersifat pragmatis, sementara yang lain digerakkan oleh kekecewaan mendalam terhadap kebijakan-kebijakan Jokowi di masa lalu.

"Seperti pembubaran Ormas, terus kemudian juga ada kelompok yang menuding kekalahan di Pilpres itu sebagai rekayasa politik dari pemerintah pada saat itu dan seterusnya. Jadi, kelompok barisan-barisan sakit hati ini, kemudian mengkristal jadi satu gugus politik baru," tegas Boni.

Mengenai langkah hukum yang akan dilakukan Jokowi atas tudingan ijazah palsu, Boni Hargens menyatakan dukungannya. 

Menurutnya, pendekatan hukum adalah pilihan yang tepat dalam berdemokrasi.

"Demokrasi memang harus mengikuti aturan main, karena kita menganut sistem demokrasi hukum. Jadi, apa yang dilakukan Pak Jokowi itu terobosan yang bagus. Segala sesuatu harus diselesaikan secara hukum," tuturnya.