Wiranto Ungkap Alasan Prabowo Tak Langsung Jawab Usulan Purnawirawan TNI Soal Ganti Wapres

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal Purnawirawan Wiranto menjelaskan alasan kenapa Presiden Prabowo Subianto tidak langsung merespons 8 usulan dari forum Purnawirawan Prajurit TNI yang disampaikan secara terbuka.

Satu usulan tersebut yakni meminta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diganti.

Menurut Wiranto sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, Prabowo tidak dapat langsung merespons usulan tersebut.

"Sebagai Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, Panglima Tertinggi TNI, tidak bisa serta-merta menjawab itu. Spontan menjawab tidak bisa," kata Wiranto dalam konferensi pers usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, (24/4/2025).

Menurut Wiranto, Presiden Prabowo perlu mempelajari seksama usulan tersebut.

Baca juga: Boni Hargens Sebut Usulan Pergantian Wapres Gibran Inkonstitusional dan Memperkeruh Situasi Politik

Karena usulan yang disampaikan merupakan masalah yang berat dan fundamental.

"Yang pertama, kan beliau perlu pelajari dulu isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu per satu, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, masalah yang sangat fundamental," katanya.

Selain itu kata dia, sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem distribusi kekuasaan yang mana ada lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Baca juga: Purnawirawan TNI Minta Pergantian Wapres, Deddy Sitorus PDIP: Saran yang Bagus

Karenanya Presiden Prabowo kata Wiranto tidak akan merespons usulan yang isinya merupakan ranah lembaga lain.

"Artinya kekuasaan beliau, kekuasaannya terbatas juga. Dalam negara yang menganut trias politika, ada pemisahan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tidak bisa saling mencampuri di situ. Maka usulan-usulan yang yang bukan bidangnya presiden, bukan domain presiden, tentu ya presiden tidak akan menjawab atau merespon itu," katanya.

Selain itu kata Wiranto, setiap kebijakan atau keputusan presiden harus mendengarkan masukan dari banyak pihak.

Tidak hanya dari satu pihak saja.

"Presiden mendengarkan, tapi tidak hanya satu sumber kemudian presiden mengambil keputusan, mengambil kebijakan. Harus banyak sumber-sumber lain yang beliau dengarkan," katanya.

Kemudian, kata dia, Presiden juga tidak hanya mengurusi satu bidang saja.

Sehingga, setiap keputusan atau kebijakan yang diambil harus memperhatikan bidang lainnya.