Ketua Komisi III DPR Dukung Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Tertibkan Aksi Premanisme

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mendukung Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM untuk menertibkan aksi premanisme di wilayah Jawa Barat. Menurutnya, langkah Dedi tersebut sudah tepat.

"Rencana beliau membentuk satgas antipremanisme sangat mengakomodir keluhan investor dan masyarakat soal perilaku premanisme yang dilakukan oknum anggota ormas," kata Habiburokhman dalam pesan yang diterima, Kamis (24/4/2025).

Baca juga: Dedi Mulyadi Diancam Dibunuh, Polda Jabar Siap Bantu Lakukan Penyelidikan dan Penyidikan

Karena itulah, Waketum Partai Gerindra itu meminta kepada warga Jawa Barat juga selaras mendukung Dedi Mulyadi.

Apalagi, dikatakan Habiburokhman, kebijakan antipremanisme juga merupakan arahan dari Presiden Prabowo. 

"Kebijakan antipremanisme Kang Dedi Mulyadi adalah implementasi pelaksanaan amanah rakyat Jawa Barat dan sekaligus pelaksanaan tugas dari Pak Prabowo Subianto kepada beliau untuk memajukan Provinsi Jawa Barat dan menyejahterakan rakyat Jawa Barat," pungkasnya.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa ia tidak akan mengurangi kegiatan blusukannya ke daerah pelosok meskipun menerima ancaman pembunuhan.

Hal ini dibuktikannya dengan mengunjungi kampung preman di Kota Depok pada Selasa (22/4/2025), setelah terjadi aksi perusakan terhadap mobil polisi oleh oknum anggota organisasi masyarakat (Ormas).

Baca juga: Dapat Ancaman Pembunuhan hingga Teror, Dedi Mulyadi: Risiko Bagi Seorang Pemimpin

Fokus utamanya adalah menutup tambang ilegal, memperbaiki lingkungan, dan memberantas aksi premanisme.

"Saya akan terus tegak lurus bekerja, kemudian menurunkan bila perlu Jawa Barat zero premanisme. Kemudian terus bekerja menutup tambang-tambang ilegal dan mengevaluasi berbagai perizinan yang merugikan lingkungan di Jawa Barat," katanya.

Meski nyawanya terancam, Dedi belum mengambil langkah hukum.

Ia masih mempertimbangkan tingkat keseriusan dari ancaman yang diterimanya, termasuk untuk melaporkannya ke pihak berwajib.

"Apakah harus lapor atau tidak nanti saya lihat lah. Saya pelajari dulu untung dan ruginya langkah-langkah yang saya lakukan," tutur Dedi.

Ia juga tidak meminta tambahan pengawalan dari aparat penegak hukum, dan tetap percaya pada dukungan masyarakat serta ajudan yang mendampinginya.

"Saya mempercayakan diri bahwa rakyat Jawa Barat melindungi saya dan saya mempercayakan diri juga pada ajudan atau tim pengamanan dari Polda Jabar yang selama ini nempel di saya sudah relatif cukup," ujar Dedi.