Komisi X DPR Akan Minta Penjelasan Mendiktisaintek soal TNI Masuk Lingkungan Kampus

"Percayalah bahwa kami sangat menghormati demokrasi maupun kebebasan berpendapat selama itu dalam koridor menjaga keutuhan NKRI, dan jangan untuk memecah belah persatuan dan kedamaian masyarakat," lanjutnya.

Wahyu juga mengatakan berbagai aktivitas TNI di kampus perlu dirunut secara bijak dan berimbang.

Selain itu, lanjut dia, juga harus dilihat kronologisnya.

Ia mencontohkan terkait kabar viral prajurit TNI di di Universitas Indonesia saat mahasiswa tengah menggelar konsolodiasi nasional pada Rabu (16/4/2025) lalu.

Baca juga: Pria Berseragam Datangi Diskusi Mahasiswa, Kapuspen: TNI Tak Punya Kepentingan Campuri Urusan Kampus

Wahyu mengklaim kehadiran prajurit TNI yakni Dandim 0508/Depok Kolonel Inf Imam Widhiarto adalah atas undangan dari rekan mahasiswa yang sudah dikenal baik sebelumnya. 

"Dalam beberapa kesempatan Dandim dan mahasiswa tersebut juga sering bertemu dalam kegiatan nonformal. Mereka adalah sahabat baik, sehingga wajar jika Dandim diundang untuk singgah di saat ada waktu luang untuk silaturahmi, berbincang ringan, tidak ada agenda kegiatan apapun," ungkap Wahyu.

"Sementara di Semarang, kehadiran Babinsa di depan kampus merupakan bagian dari tugas kewilayahan yang memang rutin dilakukan, karena wilayah tersebut adalah binaan Babinsa yang bersangkutan. Babinsa tersebut juga tidak masuk ke dalam lingkungan dalam, hanya di depan kampus," sambungnya.

Wahyu juga mengungkapkan dalam sejarahnya, TNI AD adalah bagian dari rakyat.

Tugas TNI, kata dia, adalah menjaga stabilitas nasional, termasuk menjalin hubungan baik dengan seluruh elemen bangsa, termasuk kalangan akademisi dan mahasiswa. 

Sinergi antara sipil dan militer, menurutnya adalah pilar penting dalam membangun ketahanan nasional.

Ia juga menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada masyarakat yang tetap percaya pada komitmen TNI AD sebagai penjaga kedaulatan negara dan mitra strategis dalam menjaga kedamaian bangsa.

Kritik Koalisi Masyarakat Sipil

Belakangan, Koalisi Masyarakat Sipil turut mengkritik dugaan intervensi TNI dalam kegiatan akademik di sejumlah perguruan tinggi.

Dugaan tersebut dinilai mereka sebagai bentuk intervensi militer ke dalam ranah sipil. 

Tindakan tersebut juga dinilai mengancam demokrasi, bertentangan dengan konstitusi, dan menghidupkan kembali praktik dwifungsi TNI.