Pekan Depan Komisi II Panggil 38 Gubernur Bahas Sinkronisasi Program Pertanahan dan Tata Ruang

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi II DPR RI akan mengundang seluruh gubernur dari 38 provinsi di Indonesia untuk hadir dalam rapat kerja di Komisi II DPR. 

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menjelaskan, rencana tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan terhadap implementasi kebijakan pertanahan dan tata ruang, serta memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

Hal itu diungkapkannya dalam rapat kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (21/4/2025).

“Komisi II DPR RI sedang bersurat kepada pimpinan DPR untuk kita mengundang 38 gubernur di seluruh Indonesia ke Komisi II DPR RI dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan kami,” kata Rifqinizamy.

“Dan tentu beberapa hal yang tadi Pak Menteri sampaikan terkait pentingnya sinergi pemerintah daerah untuk menyukseskan program di bidang pertanahan dan tata ruang," imbuhnya.

Ia mencontohkan satu di antara isu strategis yang akan dibahas, yakni kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Serta komitmen daerah terhadap tata ruang yang mendukung ketahanan pangan nasional.

“Misalnya pembebasan BPHTB, bagaimana komitmen mereka terhadap tata ruang untuk ketahanan pangan dan seterusnya, itu menjadi atensi kami nanti,” ujar Rifqinizamy.

Baca juga: Menteri Agraria dan Tata Ruang Sebut Pagar Laut Bekasi Ulah Oknum Pegawai BPN

Rapat bersama para gubernur ini dijadwalkan berlangsung pekan depan dan akan digelar dalam tiga sesi pertemuan secara berturut-turut. 

Para gubernur akan dibagi ke dalam tiga kelompok untuk mempermudah proses dialog dan pengawasan.

“Insyaallah akan dilaksanakan pekan depan di ruang komisi ini secara berturut-turut selama tiga kali pertemuan. Jadi 38 gubernur dibagi 3 dan seluruhnya akan kami hadirkan di sini,” pungkas Rifqinizamy.