Pendidikan GOTAG
Komisi II
Berita
-
Anggota Komisi II Usulkan DPR Bisa Awasi Langsung Kepala Daerah dalam Revisi UU Pemda
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB Muhamad Toha, merespons usulan revisi Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Pemda).
-
DPR RI Tegaskan Solo Tak Bisa Jadi Daerah Istimewa: Hanya Provinsi yang Memiliki Status Tersebut
Kemendagri harus berhati-hati, karena jika satu daerah disetujui, bisa memicu daerah lain untuk mengajukan permohonan yang sama dengan berbagai alasan
-
Pekan Depan Komisi II Panggil 38 Gubernur Bahas Sinkronisasi Program Pertanahan dan Tata Ruang
Komisi II DPR panggil 38 gubernur bahas sinkronisasi program pertanahan dan tata ruang.
-
Pimpinan Komisi II DPR Sebut RUU Pemilu Bukan Dibahas di Baleg
Revisi UU Pemilu menjadi prioritas utama di Komisi II DPR, dibahas di komisi II bukan di Baleg DPR.
-
537 Perusahaan Kelapa Sawit Beroperasi Tanpa HGU, Menteri Nusron Ingatkan Sanksi Denda Pajak
Nusron Wahid fokus pada penertiban 537 perusahaan/badan hukum yang memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) tanpa HGU.
-
KPU Sebut Cakada yang Tidak Laporkan Dana Kampanye Bisa Terancam Ditunda Pelantikannya
Paslon yang tidak melaporkan dana kampanye terancam akan mendapatkan sanksi, pelantikannya ditunda.
-
Komisi II DPR Sepakati Revisi PKPU Menyusul Putusan MK Soal Batas Usia Capres-Cawapres
Revisi tersebut sebagai tindak lanjut putusan MK dengan nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah batas usia minimum capres dan cawapres.
-
Komisi II DPR Berikan 3 Juta Data Honorer untuk Diangkat Jadi PPPK oleh Menteri PAN-RB
Komisi II DPR RI memberikan sebanyak 3.000.389 data honorer untuk selanjutnya diangkat menjadi PPPK oleh KemenPAN-RB
-
Legislator: Masyarakat Harus Berani Lapor Jika Ada Oknum Penegak Hukum Jadi Mafia Tanah
Komisi II minta masyarakat tak ragu laporkan permasalahan tanah termasuk jika ada oknum penegak hukum yang terlibat sebagai mafia tanah.
-
Sebut Banyak Gangguan Tahapan Pemilu, Anggota DPR Ini Khawatir Pemilu Ditunda
Sejumlah permasalahan itu di antaranya Judicial Review (JR) sistem proporsional terbuka yang kini bergulir di MK hingga gugatan Partai Prima
-
Komisi II DPR RI Segera Bentuk Panja Konflik Pertanahan
Pembentukan Panja ini dinilai penting, menyusul banyaknya pengaduan dan masukan dari masyarakat terkait berbagai permasalahan menyangkut pertanahan.
-
DPR Beberkan Sederet Pekerjaan Rumah Menteri Hadi Tjahjanto di 100 Hari Kerja
Sederet persoalan pertanahan itu di antaranya ialah masih adanya tunpang tindih Sertifikat Hak Milik (SHM).
-
Komisi II DPR Pastikan Kawal Instruksi Jokowi soal Gebuk Mafia Tanah
DPR melalui Komisi II berkomitmen mengawal instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal pemberantasan mafia tanah.
-
Komisi II DPR dan Pemerintah Sepakati Penerbitan Perppu agar Provinsi Baru di Papua Ikut Pemilu 2024
Keputusan itu diambil dalam rapat kerja antara Komisi II DPR, KPU, Bawaslu serta DKPP, Rabu (31/8/2022).
-
DPR Sepakat Anggaran Pemilu 2024 Sebesar Rp 76 Triliun
DPR RI melalui Komisi II menyetujui besaran anggaran pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sebesar Rp 76 Triliun.
-
DPR Agendakan Pembahasan Anggaran Pemilu 2024 pada 11 April 2022
Komisi II DPR RI telah mengagendakan pembahasan anggaran untuk Pemilu 2024 dilaksanakan pada 11 April 2022.
-
Profil Mochammad Afifuddin: Dulu di Bawaslu, Kini Jadi Anggota KPU RI Terpilih 2022-2027
Mochammad Afifuddin jadi satu dari tujuh anggota KPU RI periode 2022-2027 yang dipilih oleh Komisi II DPR RI.
-
Perludem: Semoga Anggota KPU dan Bawaslu Terpilih adalah Orang-orang Independen
Khoirunnisa Perludem mengatakan, adalah soal tantangan independensi penyelenngara Pemilu, dalam hal ini KPU dan Bawaslu.
-
Pansus RUU Ibu Kota Negara Dipimpin Ahmad Doli Kurnia
Ahmad Doli Kurnia menjadi ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN).
-
Komisi II DPR Dukung Pemerintah Bubarkan Lembaga Negara Tak Produktif
Komisi II DPR mendukung rencana pemerintah membubarkan beberapa lembaga negara yang dinilai tidak produktif.
