Membaca Ambisi Rusia Tempatkan Pesawat Pengebom Tu-95 dan Pesawat Angkut Il-76 di Biak

Untuk itu, kata dia, Indonesia, berkawan dengan semua negara dan akan ada konsekuensi ketika Indonesia membiarkan satu negara atau satu pihak menempatkan armada militernya di wilayah NKRI.

Terlebih, saat ini prioritas pemerintah dalam konteks pertahanan adalah melakukan modernisasi kekuatan pertahanan.

Sehingga, kata dia, dibutuhkan stabilitas dan perlu menghindari terjebak dalam konflik-konflik yang justru menghambat pertumbuhan negara maupun modernisasi alutsista.

Bahkan,salah satu kebijakan yang dikembangkan oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin adalah membangun kerjasama internasional non-pakta pertahanan.

Jika di kemudian hari terdapat kerjasama yang menjadi bagian dari diplomasi pertahanan, Kementerian Pertahanan tidak bergerak sendiri dan akan mengikuti arahan dari presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan.

"Pada prinsipnya Indonesia secara historis pun kita pernah punya pengalaman di mana memang ada upaya-upaya juga yang ingin menawarkan hal serupa. Dan kita meyakini bahwa dengan menerima peluang tersebut justru akan mungkin kontraproduktif dengan kepentingan nasional Indonesia," kata Frega di kantor Kementerian Pertahanan RI Jakarta, Rabu (16/4/2025).

"Apalagi saat ini kan visi pemerintah adalah membangun mensejahterakan rakyat. Ketika ada isu-isu polemik dari hal-hal kecil yang, saya tidak tahu mungkin ada pihak-pihak ingin mengadu domba atau ingin yang memunculkan masalah itu, akhirnya jadinya timbul kegaduhan. Dan bahkan bukan kegaduhan secara domestik tapi kegaduhan dari luar negeri," kata dia.

Frega menegaskan telah memeriksa kembali notulensi terkait pertemuan antara Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin dengan Sekretaris Dewan Keamanan Federasi Rusia, Sergei K Shoigu pada Februari 2025 lalu.

Dalam notulensi tersebut, kata dia, tidak ada sama sekali pembahasan soal usulan penempatan armada miliyer Rusia di Lanud Manuhua.

Dia mengatakan belum mendengar adanya pembicaraan soal itu di jajaran pejabat Kementerian Pertahanan RI.

Menurutnya, bila memang ada usulan tersebut, maka seharusnya disampaikan dulu di pejabat tertinggi. 

Bila sudah ada lampu hijau, baru akan ditranslasikan secara teknis baik dalam bentuk komite atau pembicaraan-pembicaraan teknis lainnya.

"Sejauh ini saya belum monitor, makanya tadi yang di level puncak saja itu tidak muncul apalagi kita mau bahas di bawah," ungkapnya.

Sumber: Janes.com