Kemhan Sudah Kaji dan Beri Saran Soal Pengadaan Jet Tempur F-15 EX: Keputusan di Pemerintah Pusat
Selama belum ada kontrak yang ditantangani, kata dia, maka Indonesia belum memiliki keterikatan untuk membeli alutsista.
Penulis:
Gita Irawan
Editor:
Malvyandie Haryadi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) sekaligus Juru Bicara Kementerian Pertahanan (Kemhan) Brigjen TNI Frega Wenas mengatakan Kementerian Pertahanan telah melakukan kajian dan memberikan rekomendasi terkait rencana pengadaan jet tempur F-15 EX produksi pabrikan Amerika Serikat, Boeing.
Ia menjelaskan proses pengadaan alutsista dalam konteks manajemen pertahanan, perlu diperhitungkan secara cermat.
Pengadaan tersebut, ujarnya, juga harus selaras dengan kekuatan keuangan yang dimiliki oleh negara.
Dalam proses perencanaan pengadaan, proses pengadaan pesawat tempur membutuhkan waktu bertahun-tahun.
Jadi ketika perencanaan, apalagi ini kan sifatnya multi years, membeli pesawat tempur seperti produk misalnya F-15 EX itu butuh waktu 6-7 tahun, sehingga prosesnya lama.
Selama belum ada kontrak yang ditantangani, kata dia, maka Indonesia belum memiliki keterikatan untuk membeli alutsista.
Hal itu disampaikannya dalam Webinar yang digelar ISDS bertajuk Kamu Bertanya, Kemhan Menjawab: Evolusi Ancaman dan Tantangan Pertahanan Kontemporer" pada Kamis (17/4/2025).
"Dan tentunya dengan kondisi yang ada saat ini, proses masih berjalan walaupun kalau dilihat kan dari pemberitaan itu sempat ada juga penandatanganan MOU. Pada prinsipnya, Kementerian Pertahanan sudah melakukan pekajian, dan juga sudah merekomendasikan," kata Frega.
"Namun kembali lagi, nanti keputusan itu ada di pemerintah pusat dan juga Kementerian Keuangan. Karena kita tahu kan saat ini, kondisi yang sangat dinamis, apalagi dengan geopolitik dunia, geoekonomi dunia dengan perkembangan yang terjadi di Amerika kemudian juga dengan beberapa wilayah negara lain," ucapnya.
Di samping itu, ujarnya, meski saat ini pemerintah tengah memprioritaskan efisiensi anggaran, namun pada prinsipnya Kementerian Pertahanan siap mendukung proses pengadaan alutsista.
"Tapi yang jelas dengan adanya alutsista yang menjadi opsi tadi (pesawat tempur F-15 EX) tentunya pemerintah dalam hal ini Kemhan akan terus berupaya optimal," kata Frega.
"Efisiensi yang dilakukan itu tidak akan berpengaruh terhadap upaya untuk menjaga kedaulatan, dan keutuhan wilayah, dan tentunya kita senantiasa selalu mengupayakan terbaik dengan sumber daya yang ada," sambung dia.
Menurut dia, selain durasi yang panjang, hal yang juga perlu dipahami dalam konteks pengadaan alutsista adalah soal hasil dari pengadaan yang kerap kali diabaikan yakni stabilitas.
Hal itu, kata Frega, karena seringkali banyak yang abai bahwa stabilitas yang tercipta sehingga masyarakat bisa beraktifitas dengan normal adalah karena kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa tidak terganggu.
"Ada penjaga-penjaga di garda terdepan yang memang menjalankan tugasnya untuk mengamankan negara. Bisa dilihat sekarang di Ukraina, mungkin susah mau mengadakan Zoom (webinar) seperti ini karena sedang di bombardir, kemudian di Timur Tengah, dan beberapa wilayah lainnya," pungkas Frega.
Boeing: Indonesia Butuh 600 Pesawat untuk Maksimalkan Potensi Pasar |
![]() |
---|
Begini Jawaban Bos Boeing Soal Rencana Indonesia Borong 50 Pesawat |
![]() |
---|
Permohonan Salah Kamar, PN Jaksel Tak Terima Gugatan Praperadilan Leonardi di Kasus Satelit Kemhan |
![]() |
---|
Mirip Indonesia, Malaysia Diminta Beli 30 Boeing dari AS Demi Tarif Turun ke 19 Persen |
![]() |
---|
Menko Airlangga Sebut Garuda Indonesia Sudah Bayar Uang Muka Beli 50 Pesawat Boeing |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.