Rumahnya Didatangi Massa Tuntut Tunjukkan Ijazah, Jokowi: Saya Tidak Punya Kewajiban untuk Itu

TRIBUNNEWS.COM, SOLO - Sekelompok orang mendatangi kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di kawasan Sumber, Banjarsari, Solo, pada Rabu (16/4/2025). 

Mereka menyampaikan tuntutan agar Jokowi menunjukkan ijazah pendidikannya secara langsung.

Rombongan ini dipimpin oleh Rizal Fadillah, Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA).

Rizal menyebut bahwa kunjungan mereka bermaksud untuk bersilaturahmi sekaligus meminta klarifikasi terkait keaslian ijazah Jokowi.

"Kami datang seperti biasa, silaturahmi. Tapi juga ingin mendapatkan informasi, konfirmasi, bahkan verifikasi terkait ijazah Pak Jokowi. Namun sepertinya beliau belum berkenan untuk memperlihatkan ijazah tersebut," ujarnya kepada awak media.

Rizal menambahkan, sebelumnya pihaknya sudah mendatangi Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk mencari informasi.

Namun pihak kampus menyatakan bahwa hanya pemilik ijazah yang berhak menunjukkan dokumen tersebut.

"Kami ke UGM, dan pihak UGM menyampaikan bahwa mereka tidak bisa menunjukkan ijazah itu karena hanya pemilik yang berwenang. Karena itu, kami datang langsung ke Pak Jokowi. Tapi beliau tetap menolak dan menyatakan bahwa itu adalah ranah proses hukum," kata Rizal.

Setidaknya empat orang dari rombongan tersebut diterima langsung oleh Jokowi di dalam rumah.

Dalam pertemuan itu, Jokowi menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki kewajiban untuk memperlihatkan ijazah kepada pihak yang tidak berwenang.

"Alhamdulillah tadi saya terima mereka di dalam rumah. Saya menghormati silaturahmi. Namun soal permintaan mereka agar saya menunjukkan ijazah asli, saya sampaikan bahwa saya tidak punya kewajiban untuk itu. Mereka pun tidak memiliki kewenangan untuk meminta," jelas Jokowi.

Ia juga menegaskan bahwa status kelulusannya dari Universitas Gadjah Mada sudah dijelaskan secara terbuka oleh pihak kampus.

"UGM sudah memberikan penjelasan yang sangat gamblang, bahwa saya lulus secara sah dari Fakultas Kehutanan," tegasnya.

Pertimbangkan bawa ke ranah hukum

Terkait hal tersebut Ketua Umum DPP Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya Hercules Rosario de Marshal pun mengingatkan negara ini adalah negara hukum. “Negara ini negara hukum,” ujarnya usai bertemu Jokowi, Selasa (15/4/2025).