Soal Tenaga Kerja, Wamenaker Dianggap Kerap Bertindak Blunder

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan pemerintah hanya memberikan janji manis dalam upaya penyelesaian pailitnya PT Sri Isman Rejeki Tbk atau Sritex. 

Menurutnya, pemerintah tidak memiliki penyelesaian yang bagus dalam masalah Sritex tersebut.

Seperti diketahui, Sritex resmi pailit setelah Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi perusahaan tekstil itu.

Hal tersebut tertuang dalam putusan Mahkamah Agung dengan nomor perkara 1345K/PDT.SUS-PAILIT/2024.

Mengutip laman MA, putusan kasasi Sritex dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Agung Hamdi. Kini, status pailit Sritex sudah inkrah atau memiliki kekuatan hukum tetap. 

Menurut Said, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer selalu blunder dalam penyelesaian masalah buruh dan terlalu banyak memberikan janji-janji manis kepada para karyawan Sritex.

Hal ini disebabkan adanya ketidakpahaman Wamenaker dalam masalah tersebut.

"Jadi ini tidak ada penyelesaian. Hal ini menimbulkan ada ketidakpercayaan pada pemerintah. Ini bahaya, bahwa hak-hak para buruh tidak diberikan, yaudah pada demo saja," ujar Said yang dikutip dari Youtube Total Politik, Rabu (9/4/2025).

Said menegaskan strategi pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan terkait nasib-nasib buruh terlalu dipaksakan dan tidak menyelesaikan masalah pada buruh.

Bahkan, menurut catatan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), terdapat 60 ribu buruh yang telah di PHK dalam kurun waktu 2 bulan terakhir.

"Cuma dua bulan sepanjang 2025, dari 50 perusahaan yang turtup dan ada 15 perusahaan yang pailit. Jadi janji-janji manis yang sering dibicarakan Menaker dan Wamenaker, saya selalu bilang jangan gampang umbar janji. Ini yang buat pemerintah tidak dipercaya lagi oleh buruh," katanya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan mengungkapkan, pemerintah mencari solusi terbaik untuk korban pemutusan hubungan kerja (PHK) PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex yang dinyatakan pailit.

"Kita cari, kita negara harus juga cari solusi yang terbaik," ujar Wamenaker Noel di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, kewajiban negara memastikan hak-hak kawan-kawan buruh, pekerja terkait mendapatkan pesangon.