Ketua PA GMNI Ingatkan Hukum Punya Kelemahan, Rule of Ethics Harus Dipedomani
Ia melanjutkan hukum dan Undang-Undang dibuat atas kristalisasi pergulatan kepentingan politik.
Penulis:
Rahmat Fajar Nugraha
Editor:
Bobby Wiratama
lihat foto
Tribunnews.com/Rahmat Nugraha
KETUM DPP GMNI - Ketua Umum DPP PA GMNI Arief Hidayat diwawancarai selesai acara Dialog Nasional Etika Bernegara Pancasila di Sekretariat PA GMNI Jakarta, Sabtu (22/3/2025). Perhelatan tersebut sekaligus menyambut Dies Natalis PA GMNI. (Tribunnews/Rahmat).
Romo Franz Magnis Suseno menambahkan Indonesia sejak reformasi terus mengalami pembusukan dari dalam dalam. Pengaruh oligarki lebih kuat dibandingkan menjalankan demokrasi yang sesungguhnya.
“Para politisi tidak lagi melayani rakyat, tapi mencari kesempatan memperkaya diri,” ujar Prof. Franz Magnis.
Situasi DPR dinilainya lebih banyak dikuasai dinasti dan partai-partai tidak lagi berorientasi ideologis. Mengingat anggota DPR dikuasai orang kaya dan tidak ada kekuatan oposisi untuk mengimbangi.
"Oleh karena itu, Indonesia harus mengembalikan institusi kekuasaan berdasarkan demokrasi yang bersumber dari Pancasila," tandasnya.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.