DPR Pastikan Stok Minyak Goreng Aman Jelang Lebaran

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, memastikan tidak akan terjadi kelangkaan maupun lonjakan harga minyak goreng menjelang Idulfitri.

Hal ini disampaikan Nurdin seusai melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pasar Kramat Jati, Jakarta, Jumat (14/3/2025), bersama Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, serta jajaran Komisi VI DPR RI.

Baca juga: Saleh Husin dan Kawan-kawan Berbagi Takjil, Bazar Minyak Goreng dan Wakaf Alquran

Dalam sidak tersebut, turut hadir Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Erma Rini, dan empat Wakil Ketua Komisi VI, yakni Andre Rosiade, Eko Hendro Purnomo, Adisatrya Suryo Sulisto, serta sejumlah anggota lainnya.

“Sidak Komisi VI bersama Wakil Ketua DPR Pak Dasco dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan legislatif untuk memastikan ketersediaan bahan pokok selama bulan puasa dan Hari Raya Idhul Fitri serta ingin memastikan harga sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan pemerintah," kata Nurdin.

Baca juga: Minyak Goreng 2L Mulai Rp36.900, Cek Promo JSM Alfamart, Indomaret dan Superindo Jumat 14 Maret 2025

Dari hasil sidak, Nurdin memastikan stok minyak goreng dan bahan pokok lainnya dalam kondisi aman. Dia menyebut harga minyak goreng saat ini sudah sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).

"Stok tak masalah. Harga juga sudah sesuai dengan HET. Para pengecer bilang bahwa sudah seminggu ini harga sudah sesuai dengan HET yaitu Rp 15.700 per liter," ujar Nurdin.

Selain mengecek ketersediaan minyak goreng, DPR juga menyoroti kasus MinyaKita yang sempat meresahkan masyarakat. 

Dalam sidak tersebut, rombongan DPR mengambil tiga sampel MinyaKita dari kios berbeda untuk diuji standar kualitasnya. 

Hasilnya, ditemukan produk minyak goreng merek Rizki yang diproduksi oleh PT Bina Karya Prima tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa, sementara barcode pada kemasan tidak dapat dipindai.

“Produk minyak goreng itu juga tidak sesuai dengan takaran dan harganya di atas HET. Dari kemasan 1 liter, ternyata takarannya kurang dari 800 mililiter. Harganya Rp 16 ribu, tanpa tanggal kadaluwarsanya. Barcode-nya tidak bisa dicek," ucap Nurdin.

Baca juga: Mendag Budi Santoso: Minyakita Bukan Minyak Goreng Subsidi

Menanggapi temuan tersebut, DPR akan melaporkannya ke Kementerian Perdagangan. Nurdin juga meminta agar produk yang tidak sesuai standar segera ditarik dari peredaran.

“Saya setuju dan mendukung Pak Dasco yang meminta Kementerian Perdagangan dan Satuan Tugas Pangan untuk terus aktif memonitor kondisi produk-produk Minyakita di seluruh daerah di Indonesia. Memonitor secara intensif supaya harga tetap bisa stabil dan tidak ada pengurangan volume," tuturnya.