Kritik Tajam DPR ke Pertamina: Gaji Direksi Lebih Besar dari Presiden AS, Pertamax Setara Pertalite

TRIBUNNEWS.COM - Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDIP, Mufti Aimah Nurul Anam mengkritik habis-habisan PT Pertamina (Persero) Tbk dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (11/3/2025).

Mulanya, Mufti kecewa karena dalam rapat tersebut, jajaran Pertamina tidak membeberkan update terkait kasus mega korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Patra Niaga periode 2018-2023 yang ditaksir merugikan negara hampir 1 kuadriliun rupiah.

"Pada RDP kali ini, jujur saja kami sedikit kecewa, kami tunggu-tunggu dari paparan ter-update soal (kasus) Pertamax oplosan, tapi tidak ada sebait kata pun yang menjelaskan soal itu dalam kesempatan pagi ini," katanya dikutip dari YouTube TV Parlemen.

Selanjutnya, Mufti membeberkan bobroknya perusahaan pelat merah tersebut. 

Pertama, ia menyebut adanya rencana dari Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia untuk membangun kilang minyak baru dengan pembiayaan dari super holding, Danantara sebesar Rp 500 triliun.

Padahal, kata Mufti, pembangunan tersebut sudah dijanjikan oleh mantan Dirut Pertamina, Nicke Widyawati, akan rampung pada tahun 2019 silam.

"Lah, jadi selama ini Pertamina tidak punya kilang baru? Padahal ketika tahun 2019, kita duduk di sini, ketika di tempat duduk Bapak ada namanya Bu Nicke, menyampaikan, RDMP (Refinery Development Master Plan) Balikpapan maksimal tahun itu (2019) akan selesai, ternyata baru tahun 2025 tidak tuntas juga," tegasnya.

Dengan hal tersebut, Mufti menganggap Pertamina justru menjadi mafia migas itu sendiri karena seakan selalu menunda pembangunan kilang minyak baru dan selalu melakukan impor minyak.

Selanjutnya, Mufti mengungkapkan bobroknya Pertamina dapat dilihat terkait adanya temuan bahwa kandungan sulfur pada jenis BBM RON 92 atau Pertamax setara dengan RON 90 atau Pertalite.

Baca juga: Alasan Supervisor SPBU di Medan Ogah Beli Bensin di Pertamina, Kini Jadi Tersangka Pertalite Oplosan

Dia mengatakan hal tersebut melanggar ketentuan aturan yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.

"Kandungan sulfur Pertamax ternyata sama dengan Pertalite yang 500 ppm. Bayangkan, standar Euro4 saja RON 92 kandungan sulfurnya seharusnya 50 ppm. Belum lagi, kalau lihat tetangga kita, Shell hanya 10 ppm," ujarnya.

Namun, Mufti mengatakan bobroknya Pertamina tersebut tidak sebanding dengan tingginya gaji petinggi-petingginya.

Bahkan, dia menyebut gaji per bulan Dirut Pertamina setara dengan CEO Google dan Coca-cola.

Mufti juga mengatakan gaji beserta segala fasilitas yang diterima jajaran direksi Pertamina masih lebih banyak ketimbang Presiden RI maupun Presiden AS.

"Jika menilik betapa besarnya gaji direksi Pertamina lebih dari Rp1 miliar setara dengan gaji Dirut CEO Coca-cola. Bahkan setara dengan gaji CEO Google yang merupakan perusahaan global dengan valuasi dan market yang memang mendunia."