VIDEO Istana dan BGN Buka Suara Soal KPK Terima Laporan Anggaran MBG Dipangkas Jadi Rp8 Ribu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Istana melalui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan RI, Hasan Nasbi, menanggapi laporan yang diterima Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait adanya pemangkasan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Rp10 ribu per porsi menjadi Rp8 ribu.

Hasan menyatakan Badan Gizi Nasional (BGN) akan menindaklanjuti laporan tersebut jika sudah ada informasi detail mengenai lokasi dan tempat terjadinya dugaan pemangkasan anggaran.

“Laporan itu harus jelas di mana dan kapan terjadi. Baru bisa diperiksa dan diverifikasi."

"Kemarin itu lebih ke informasi awal untuk pencegahan, bukan laporan yang sudah terverifikasi,” ujar Hasan, Sabtu (8/3/2025).

Hasan menjelaskan BGN siap menindaklanjuti laporan jika ada informasi lengkap. 

Namun, ia menegaskan anggaran MBG memang bervariasi di setiap daerah, bergantung pada harga bahan pokok.

"Perlu diketahui bahwa harga bahan makanan MBG itu bersifat actual cost." 

“Rata-rata di Indonesia barat Rp10 ribu, tapi di daerah Kepulauan Mentawai bisa Rp14 ribu," jelasnya.

Anggaran MBG yang berbeda-beda juga dipengaruhi oleh jenjang pendidikan. 

Dia menjelaskan semakin tinggi pendidikan, maka kebutuhan kalori akan semakin tinggi.

"Untuk anak PAUD dan SD kelas 1-4 di Jawa dan Sumatera, anggarannya sekitar Rp7-9 ribu. Sebab mereka rata-rata diberikan makanan dengan 350 kalori saja."

"Sementara di Puncak Jaya nilainya bisa mencapai Rp41.000," jelasnya.

Karena itu, Hasan mengatakan BGN sudah memiliki indeks kemahalan bahan pokok tersebdiri untuk setiap kabupaten/kota.

"Jadi pertemuan BGN dan KPK itu lebih kepada pencegahan, bukan bicara kasus hukum. BGN ingin pelaksanaan MBG bisa lebih transparan dan bisa dipertanggungjawabkan," ujarnya.

Penjelasan Kepala BGN