Temuan Minyakita Disunat setelah Peristiwa Kelangkaan Elpiji 3 Kg dan Pertamax Dioplos

TRIBUNNEWS.COM - Sejumlah masalah terkait ketersediaan dan kualitas bahan pokok di Indonesia terungkap di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Kasus terbaru, Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman menemukan pengurangan takaran isi minyak goreng bermerek Minyakita di Pasar Jaya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Sabtu (8/3/2025).

Temuan Penyunatan Isi Minyakita

Dalam inspeksinya, Amran menemukan bahwa kemasan minyak goreng Minyakita seharusnya berisi 1 liter, namun hanya terisi antara 750 hingga 800 mililiter.

"Ini merupakan pelanggaran serius. Kami turun langsung untuk memastikan pasokan dan kualitas pangan, tetapi justru menemukan pelanggaran," ujar Amran.

Ia menegaskan bahwa tindakan ini tidak bisa ditoleransi dan meminta agar perusahaan yang terlibat diproses hukum.

Selain penyunatan isi Minyakita, Amran juga menemukan masalah lain di area pasar tersebut.

Amran mengungkapkan bahwa harga jual minyak Minyakita lebih mahal dari Harga Eceran Tertinggi (HET).

"Minyak ini dijual sampai Rp 18.000 per liter, padahal di kemasan tertulis HET Rp 15.700 per liter," tambah Amran.

Pihaknya kini telah berkoordinasi dengan Satgas Pangan dan Bareskrim Polri untuk menindaklanjuti pelanggaran ini.

Kelangkaan Elpiji 3 Kg

Baca juga: Borok Terbongkar di Era Prabowo: Elpiji Langka, Pertamax Dioplos, Kini Isi MinyaKita Disunat

Sebelumnya, pada awal Februari 2025, kelangkaan elpiji ukuran 3 kg juga menjadi masalah di masyarakat.

Banyak warga, terutama di Jakarta dan sekitarnya, harus mengantre untuk mendapatkan elpiji tersebut.

Tragisnya, seorang ibu rumah tangga berusia 62 tahun, Yonih, dilaporkan meninggal dunia akibat kelelahan setelah mengantre.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menjelaskan bahwa kelangkaan ini disebabkan adanya permainan harga.

 "Ada permainan harga elpiji 3 kg di masyarakat. Harganya seharusnya tidak lebih dari Rp 5.000 hingga Rp 6.000," kata Bahlil dalam konferensi pers, Senin (3/2/2025).

Pemerintah lalu terpaksa memberikan penerapan sistem pengelolaan baru.