Senin, 29 September 2025

Retret Kepala Daerah

Tanggapan Mendagri Dilaporkan ke KPK atas Dugaan Korupsi Retret Kepala Daerah

Tito Karnavian dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan korupsi penyelenggaraan retret kepala daerah di Akmil Magelang.

Editor: Hasanudin Aco
Foto tangkapan layar
DILAPORKAN KE KPK - Mendagri Tito Karnavian (tengah) memberikan keterangan pers terkait Rencana Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di Istana Presiden Jakarta pada Jumat (7/3/2025). Pada kesempatan itu Mendagri ditanya pers soal laporan ke KPK. /Youtube: Sekretariat Presiden 

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan korupsi penyelenggaraan retret kepala daerah di Akmil Magelang, Jawa Tengah, Jumat (28/2/2025).

Ada 3 pihak lain selain Tito yang juga dilaporkan ke KPK yakni politisi, direksi, dan komisaris PT Lembah Tidar Indonesia (PT LTI) dan PT Jababeka.

Pelaporan ini mencakup dugaan penyalahgunaan anggaran senilai Rp 11 miliar hingga Rp13 miliar.

Laporan resmi ke KPK tersebut disampaikan Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi.

Apa tanggapan Mendagri?

Mendagri Tito Karnavian mengapresiasi masyarakat yang melaporkan soal penggunaan APBN untuk pelaksanaan retreat atau pembekalan kepala daerah di Akmil Magelang, Jawa Tengah, ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Tito menilai laporan masyarakat ke KPK itu sebagai bentuk pengawasan publik.

"Saya berterima kasih. Yang melaporkan KPK sebagai bentuk pengawasan publik," kata Tito di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (6/3/2025).

Tito menjelaskan terkait penunjukan Lembah Tidar sebagai lokasi penyelenggaraan retreat kepala daerah.

Menurut Tito, penunjukkan itu turut memperhitungkan kemampuan penyedia.

"Bahwa penunjukan langsung bisa kita lakukan. Kalau kita baca di Pasal 83 Perpres 16 Tahun 2018, yang diubah dengan Perpres 12 Tahun 2021 dapat dilakukan mekanisme penunjukan langsung, dalam hal misalnya hanya pelaku usaha yang mampu mengerjakan itu barang atau jasa itu. Tempatnya kan jelas, karena dekat Akmil dan teruji saat kabinet di tenda bukan di gedung," kata Tito dikutip dari Warta Kota.

Tito menepis pandangan penunjukkan tempat itu berkaitan dengan pemiliknya. 

Tito menerangkan bahwa penunjukkan sudah melewati berbagai pertimbangan.


"Bukan siapa pemiliknya. Kita tidak peduli. Yang penting tempatnya itu. Kan ada acara parade senja, ada makan malam bersama presiden. Itu akan lebih mudah mobilisasinya dan itu bisa menampung 400.000-500.000 orang. Jarang, tempat seperti itu," terang Tito.

Tito berujar bahwa penunjukkan Lembah Tidar sudah berkoordinasi dengan LKPP.

Halaman
123
Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan