Istana Sebut Penindakan Kasus Oplos Pertalite Jadi Pertamax Sesuai Keinginan Prabowo Perangi Korupsi

TRIBUNNEWS.COM, MAGELANG - Istana melalui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi buka suara soal kasus korupsi Tata Kelola Bahan Bakar Minyak (BBM) di tubuh Pertamina.

Hasan Nasbi mengatakan kasus tersebut terjadi di anak perusahaan Pertamina bukan perusahaan induknya.

"Oh yang Pertamina Patra Niaga ya, bukan di Pertamina tapi di anak perusahaan Pertamina. Pertamina Patra Niaga," kata Hasan di Magelang, Jawa Tengah, Kamis, (27/2/2025).

Hasan mengatakan pemerintah mendukung  proses hukum yang sedang dilakukan Kejaksaan Agung dalam kasus pengoplosan BBM.

Hal itu sesuai dengan keinginan Prabowo yang ingin memberantas korupsi.

Baca juga: Pengguna Pertamax Ancam Tak Pakai Produk Pertamina Lagi Usai Terungkap Kasus Oplos BBM Pertalite

"Karena ini juga merupakan bagian dari yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo, yaitu memerangi korupsi. Jadi korupsi di manapun, di lembaga manapun, di BUMN manapun, baik itu di pusat maupun di daerah, memang harus diberantas dan diperangi," katanya.

Selain itu, Hasan mendukung Pertamina untuk memperbaiki tata kelolanya sehingga menjadi perusahaan yang jauh lebih baik.

Bagaimanapun, kata dia, Pertamina merupakan aset besar bangsa Indonesia.

Baca juga: Konsumen Kecewa Usai Terbongkarnya Praktik Oplos Pertalite ke Pertamax: Bedanya Cuma Nggak Ngantri

"Salah satu kekuatan ekonomi bangsa Indonesia dan mungkin satu-satunya perusahaan Indonesia yang masuk ke dalam jajaran Fortune 500," katanya.

"Jadi aksi bersih-bersih di dalam Pertamina ini harus kita dukung juga, supaya nanti yang muncul adalah Pertamina yang jauh lebih baik lagi, jauh lebih prudent lagi, jauh lebih akuntabel, dan jauh lebih transparan dan bisa dipertanggungjawabkan dalam tata kelolanya," ucapnya.

Bantah Oplos Pertalite dan Pertamax

Pelaksana Tugas Harian (PTH) Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, menegaskan pihaknya tidak melakukan praktik upgrade blending atau pencampuran Pertalite dengan Pertamax. 

Ega memastikan bahwa produk yang diterima dan dijual di SPBU telah sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan.

"Baik yang dari luar negeri maupun dari dalam negeri itu kami sudah menerima RON 92. Yang membedakan adalah meskipun sudah berada di RON 90 dan 92 itu sifatnya masih base fuel artinya belum ada adiktif yang kita terima di Pertamina Patra Niaga ya," kata Ega dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Ega menjelaskan, Pertamina Patra Niaga mengelola bahan bakar mulai dari terminal hingga ke SPBU. 

Sementara itu, proses pengangkutan bahan bakar dari kilang ke terminal dilakukan oleh kapal milik Pertamina.