Masyarakat Adat Melayu Rapat dengan Komisi III DPR Bahas Persoalan Lahan di Batam
Perwakilan masyarakat adat Melayu menghadiri rapat dengar pendapat umum (RDPU) yang digelar oleh Komisi III DPR RI, Rabu (26/2/2025).
Penulis:
Hasanudin Aco
Editor:
Wahyu Aji
Dikutip dari Kompas.com, BP Batam sempat dua kali mengeluarkan rilis terkait kisruh perobohan hotel Pura Jaya.
Rilis dikeluarkan pada 2023 dan 2024.
Dari website resmi BP Batam, BP Batam beralasan untuk mendorong agar realisasi investasi terus meningkat dan bermuara kepada pemerataan ekonomi masyarakat daerah.
Sejalan dengan hal itu, pihaknya pun menyayangkan pihak-pihak yang menyebut BP Batam melakukan perbuatan sewenang-wenangnya terhadap perobohan Hotel Pura Jaya di Nongsa.
Baca juga: DPR Bentuk Panitia Kerja Pengelolaan Lahan, Ini Harapan Masyarakat Melayu di Batam
Terhadap lahan tersebut, BP Batam telah melakukan sejumlah langkah persuasif dengan memberikan kesempatan kepada pengelola Hotel Purajaya untuk mengajukan permohonan perpanjangan alokasi lahan dengan melampirkan rencana bisnis dan pernyataan kesanggupan membayar Uang Wajib Tahunan (UWT) sesuai dengan ketentuan.
Transformasi Polri Dimulai, Rudianto Lallo: Langkah Nyata Menuju Polisi yang Dicintai Rakyat |
![]() |
---|
RDP dengan Komisi III DPR, Wamen HAM Sampaikan 10 Poin Masukan Terkait RKUHAP |
![]() |
---|
Pakai Topi Fedora, Ahmad Sahroni Akhirnya Muncul: Mohon Maaf Kalau Ada Kekurangan kepada Semua Pihak |
![]() |
---|
Misteri Sosok Jamaludin, Nekat Berenang Batam-Singapura Demi Uang hingga Akhirnya Dicambuk |
![]() |
---|
Komisi III DPR Heran Program Jaga Desa yang Digagas Jaksa Agung Tak Disertai Anggaran |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.