5 Instruksi Megawati soal Retret Magelang, Minta Kepala Daerah PDIP yang Tak Hadir Ikut Gelombang 2

TRIBUNNEWS.COM - Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri memberikan instruksi baru untuk kepala daerah dari PDIP soal retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.

Dia meminta agar para kepala daerah yang belum mengikuti kegiatan tersebut untuk menyusul ikut retret gelombang kedua.

Diketahui, retret kepala daerah nantinya meman akan diadakan dua gelombang.

Retret gelombang kedua ini disiapkan untuk daerah yang proses pilkadanya masih bersengketa, menggelar pemungutan suara ulang maupun yang masih rekapitulasi suara ulang.

Instruksi terbaru dari Megawati ini disampaikan langsung oleh Juru Bicara PDIP, Ahmad Basarah dalam konferensi pers, Selasa (25/2/2025).

Merujuk kepada Surat Edaran Mendagri Nomor 200.5/628/SJ per 11 Februari 2025 sekaligus pernyataan resmi Wamendagri Bima Arya, berikut selengkapnya instruksi terbaru Megawati terkait retret kepala daerah PDIP:

1. Kepala daerah yang belum mengikuti retret diminta kembali ke daerah masing-masing untuk menjalankan tugasnya.

2. Kepala daerah yang belum mengikuti retret dapat bergabung dalam angkatan kedua.

3. Jika kepala daerah tidak bisa hadir dalam retret, maka dapat diwakili oleh sekretaris daerah.

4. Kepala daerah yang sudah mengikuti retret angkatan pertama diminta menyesuaikan dengan agenda yang sudah berjalan.

5. Wakil kepala daerah yang pasangannya sudah mengikuti retret diminta hadir dalam penutupan acara.

Baca juga: Pengamat Klaim PDIP Izinkan Kadernya Ikut Retret Kepala Daerah untuk Hindari Sentimen Negatif Publik

PDIP Tegaskan Megawati Tak Pernah Larang Kepala Daerah Ikut Retret

Sebelumnya diberitakan bahwa Megawati memberikan instruksi agar kadernya menunda ikut retret di Magelang.

Instruksi tersebut kemudian menimbulkan berbagai tanggapan dari sejumlah pihak.

Mengenai hal ini, Basarah menegaskan bahwa Megawati tidak pernah melarang para kepala daerah PDIP untuk ikut retret di Akmil Magelang itu.

Instruksi Megawati yang diterbitkan pada 20 Februari 2025 itu hanya meminta para kepala daerah yang terpilih dalam Pilkada 2024 untuk menunda keberangkatan mereka ke Magelang, hingga ada arahan lebih lanjut dari Ketua Umum PDIP.