Pengamat Klaim PDIP Izinkan Kadernya Ikut Retret Kepala Daerah untuk Hindari Sentimen Negatif Publik

TRIBUNNEWS.COM - Sejumlah kepala daerah PDIP mulai mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.

Padahal, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri sebelumnya menginstruksikan kadernya agar menunda ikut kegiatan tersebut.

Mengenai hal ini, Peneliti Senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lili Romli, mengklaim bahwa keputusan PDIP mengizinkan kadernya mengikuti retret kepala daerah itu dinilai lebih bersifat pragmatis.

Jika dilihat dari sisi partai, Lili berpandangan, keputusan PDIP membiarkan kadernya mengikuti retret untuk menghindari sentimen negatif dari publik.

“PDIP sedang menjaga posisinya agar tak memunculkan sentimen negatif dari publik,” ujar Lili, Selasa (25/2/2025), dilansir Kompas.com.

Sementara dari sisi kepala daerah, ada risiko hubungan kepala daerah dengan pemerintah pusat menjadi renggang jika mereka tidak hadir dalam retret tersebut.

Apalagi, beberapa daerah juga masih bergantung pada dana transfer dari pusat.

“Kalau tidak mengikuti, tentu akan merugikan para kepala daerah tersebut dalam hubungannya dengan pemerintah pusat."

"Bagaimana pun, meski ada otonomi daerah, peran pusat masih penting. Beberapa daerah masih tergantung pada dana pusat dalam bentuk transfer dana ke daerah,” tutur Lili.

Instruksi Megawati, menurut Lili, menimbulkan dilema bagi kepala daerah dari PDIP, terutama yang sudah menyatakan siap mengikuti retret.

"Ketika ada instruksi dari Ibu Megawati, para kepala daerah dari PDIP menghadapi dilema dan gamang, antara tidak ikut atau tetap ikut retret,” kata Lili. 

Baca juga: Kala Pramono Nyusul Retret Akmil Magelang, tapi Wayan Koster Dkk Tetap Tunggu Instruksi Megawati

Namun, mereka yang tetap mengikuti retret menyadari pentingnya kegiatan tersebut, karena berkaitan dengan kewajiban dari pemerintah pusat untuk memberikan pendidikan dan pelatihan bagi kepala daerah. 

“Saya kira, mereka yang tetap mengikuti retret menyadari bahwa ini penting karena bagian dari perintah Undang-Undang Pemerintah Daerah."

"Di mana Kemendagri memiliki kewajiban untuk melakukan pendidikan dan pelatihan, yang sekarang diganti dengan retret tersebut,” ujar dia.

Lili meyakini bahwa para kepala daerah yang tetap mengikuti retret tersebut sudah berkomunikasi terlebih dahulu dengan Megawati.