Stafsus Menko AHY Jelaskan Pentingnya Proyek GSW untuk Masyarakat di Pesisir

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Program pembangunan Giant Sea Wall (GSW), yang bertujuan mencegah banjir rob dan abrasi, ternyata bukan hanya soal infrastruktur besar. Proyek ini juga diyakini akan memberikan dampak positif bagi masyarakat pesisir, terutama nelayan dan warga menengah ke bawah yang selama ini terancam perubahan iklim.

Staf Khusus Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Herzaky Mahendra Putra,  menjelaskan GSW bukan hanya sebuah proyek fisik, tetapi sebuah langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. 

“Proyek GSW justru untuk meningkatkan kualitas hidup warga pesisir yang selama ini terancam banjir rob dan abrasi. Nelayan dan warga pesisir Jakarta serta daerah lainnya akan semakin sejahtera,” kata  Herzak kepada wartawan, Senin (17/2/2025).

Program GSW ini adalah bagian dari National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) yang bertujuan untuk mengatasi berbagai masalah pesisir, termasuk banjir rob, abrasi, sanitasi, dan penyediaan air bersih. 

"Tak hanya itu, NCICD bisa menyelesaikan sejumlah tantangan seperti sanitasi dan penyediaan air bersih yang lebih baik, serta menjamin konektivitas antar-wilayah menjadi lebih baik. Intinya untuk pengembangan wilayah pesisir utara Pulau Jawa yang berkelanjutan," imbuhnya. 

Baca juga: Melongok Proyek KEK Lido Milik Hary Tanoe yang Disegel KLH: Air Danau Keruh hingga Warga Demo

Pentingnya proyek ini semakin terlihat dengan rencana pengecekan ulang feasibility studies yang sudah dilakukan pada 2020 untuk memastikan kesesuaiannya dengan kondisi terkini. 

Herzaky juga menyoroti pentingnya pembangunan tanggul sebagai perlindungan untuk masyarakat pesisir. 

Pada 4 November 2024, Menko AHY meninjau pembangunan tanggul di Muara Baru, Jakarta Utara, yang panjangnya mencapai 2,3 kilometer dan tingginya 4,8 meter di atas permukaan laut. 

Tanggul ini diharapkan bisa melindungi lebih dari 20.000 kepala keluarga (KK) dan area seluas 160 hingga 170 hektare dari ancaman banjir rob.

Menko AHY menegaskan, kolaborasi antara Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Pemprov Jakarta, serta seluruh stakeholder terkait sangat diperlukan. 

“Tidak ada satu entitas yang dapat mengatasi masalah banjir sendirian. Kita perlu bekerja bersama-sama,” tambahnya.  

Baca juga: TNI AD Pastikan Pembangunan Rumah Prajurit Tak Terpengaruh Efisiensi Anggaran, Ini Sumber Dananya

Muara Baru sendiri merupakan daerah yang mengalami penurunan tanah parah, dengan laju penurunan mencapai 10 cm per tahun.

Jika tidak ada langkah-langkah perlindungan seperti pembangunan tanggul, keselamatan masyarakat akan terancam.

Dukungan proyek GSW juga disampaikan Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Banten, Fadli Afriadi. 

Menurutnya, proyek Giant Sea Wall perlu dikawal agar segera terwujud demi memajukan wilayah pesisir yang sering mengalami banjir rob dan abrasi.

"Ya pasti kita mendukung. Kita akan mengawal agar benar-benar bermanfaat untuk masyarakat. Bukan malah merugikan. Dan, harus sesuai prosedur," ungkap Fadli. 

Dengan terbangunnya Giant Sea Wall ini, diharapkan Fadli, tidak ada lagi banjir rob dan abrasi yang selama ini dikhawatirkan warga pesisir, sehingga nelayan dan petambak ikan yang tinggal di pesisir, bisa meningkatkan pendapatannya. 

"Kalau ada Giant Sea Wall nanti, jangan ada lagi banjir rob atau abrasi. Sehingga masyarakat tidak terganggu dalam mencari nafkah. Jangan pula mengganggu kapal-kapal," imbuhnya. 

Jika mencermati berbagai data abrasi di pesisir utara Pulau Jawa, hasilnya sangat memprihatinkan.

Misalnya, data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2015, menyebut 400 kilometer garis pantai di Indonesia menghilang gara-gara abrasi. 

Alhasil, total panjang garis pantai yang 745 kilometer itu menghilang 44 persen. Termasuk di pesisir Tangerang, seluas 579 hektare (ha) lahan raib sepanjang 1995-2015.

Berdasarkan jurnal dari Departemen Geografi Universitas Indonesia (UI) bertajuk “Monitoring Perubahan Garis Pantai untuk Evaluasi Rencana Tata Ruang dan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Tangerang', menunjukkan hampir seluruh desa di pesisir Kabupaten Tangerang, mengalami abrasi ataupun akresi besar-besaran dalam 10 tahun terakhir. 

Baca juga: Ada Apa di Balik PSN  PIK 2?

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari menyatakan, laju abrasi pantai mengalami kenaikan cukup signifikan hingga 200 m sampai 500 m dalam 10 tahun terakhir. 

“Terlihat daerah-daerah yang mangrove-nya tidak terjaga, sangat riskan tergerus (abrasi) dalam luasan yang cukup signifikan,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (28/1/2025).

Pergeseran ini, tentu saja, membuat masyarakat was-was. Apalagi BMKG sempat mengeluarkan pengumuman potensi bencana banjir rob di pesisir pantai utara Pulau Jawa.