AHY Ungkap Pemerintah Masih Matangkan Rencana Proyek Tanggul Raksasa, Singgung Pelibatan Pengusaha
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan pembahasan terkait rencana proyek tembok raksasa atau Giant Sea Wall di perairan utara Jawa terus dilakukan.
Penulis:
Rizki Sandi Saputra
Editor:
Adi Suhendi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan, pembahasan terkait rencana proyek tembok raksasa atau Giant Sea Wall di perairan utara Jawa terus dilakukan.
Kata dia, pemerintah sebagai stakeholder inti dari proyek ini, masih terus melakukan pematangan terhadap konsep pembangunan Giant Sea Wall tersebut.
"Ya, ini lagi kita bahas terus ya. Ya, ini masih terus dimatangkan segala sesuatunya," kata AHY saat ditemui awak media di Kantor Kementerian Transmigrasi RI, Rabu (18/6/2025).
Terlebih kata AHY, dalam melaksanakan pembangunan proyek tersebut, banyak pihak yang perlu dilibatkan.
Tidak hanya pemerintah pusat maupun daerah, tetapi juga seluruh sektor termasuk swasta dan pebisnis.
Baca juga: Menteri PU Minta Masyarakat Sabar, Proyek Tanggul Raksasa Tetap Direalisasikan
"Karena ini perencanaannya butuh melibatkan banyak sekali pihak. Pemerintah pusat, daerah. Semua lintas, kementerian/lembaga. Termasuk juga dunia usaha ya," ujar dia.
Sebelumnya proyek pembangunan tanggul laut raksasa ini diperkirakan membutuhkan dana sekitar 8 miliar dolar Amerika Serikat (AS).
Giant Sea Wall direncanakan membentang dari Banten hingga Jawa Timur.
Baca juga: Investor China Tertarik Garap Proyek Tanggul Raksasa di Pantai Utara Jawa
Namun, dana 8 miliar dolar AS itu hanya mencakup pembangunan di wilayah Jakarta saja sepanjang 41 kilometer.
Estimasi biaya tersebut berasal dari hasil studi yang sebelumnya pernah dilakukan.
Bila merujuk hasil studi sebelumnya, dana yang dibutuhkan sekitar Rp 123 triliun.
Namun, jika menggunakan kurs terkini sebesar Rp 16.270 per dolar, 8 miliar dolar AS berarti sekitar Rp 130 triliun.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.