Strategi Gerindra Tutup Peluang Gibran Nyapres 2029, Usung Prabowo 2 Periode

TRIBUNNEWS.COM - Pengamat politik Rocky Gerung menduga bahwa Partai Gerindra sedang memainkan taktik bidak putih dalam upaya menutup peluang Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden (capres) pada 2029.

Hal ini terungkap setelah Gerindra mengumumkan keinginan untuk mengusung Ketua Umumnya, Prabowo Subianto, sebagai capres untuk periode kedua.

1. Apa yang Terjadi?

Dalam Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Gerindra yang berlangsung pada Kamis, 14 Februari 2025, Gerindra secara resmi meminta Prabowo untuk maju sebagai capres 2029.

Sekretaris Jenderal Gerindra, Ahmad Muzani, menyatakan bahwa keputusan ini diambil berdasarkan aspirasi seluruh kader partai.

"Seluruh kader Partai Gerindra meminta agar Partai Gerindra dalam Pemilihan Umum Presiden di tahun 2029 kembali mencalonkan Haji Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia periode kedua," ujar Ahmad Muzani saat memberikan sambutan dalam peringatan HUT ke-17 Gerindra, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025).

Seluruh kader partai pun diminta bergerak untuk menyukseskan pencalonan Prabowo kembali di tahun 2029 mendatang.

3. Kata Rocky Gerung

Rocky Gerung menilai bahwa keputusan Gerindra untuk mengusung Prabowo sebagai capres 2029 merupakan langkah strategis yang diambil setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) menjadi 0 persen.

Hal ini memberi Gerindra posisi yang kuat untuk melenggang sendiri dalam pemilihan presiden mendatang.

Jadi, tanpa partai lain, Gerindra sudah ada di baris depan untuk memenangkan Pilpres 2029 bersama Prabowo sebagai calonnya.

"Jadi Gerinda memainkan bidak putih duluan itu karena juga dikalkulasi saya kira oleh keputusan Mahkamah Konstitusi yaitu threshold-nya dibuat nol."

"Sehingga Gerindra pasti bisa melenggang sendiri itu," kata Rocky di YouTube Rocky Gerung Official, Jumat (14/2/2025), dikutip dari TribunJakarta.com.

Baca juga: Rocky Gerung Menduga Gerindra Mainkan Taktik Bidak Putih untuk Tutup Peluang Gibran Nyapres 2029

4. Apa Dampaknya?

Rocky Gerung mengungkapkan bahwa keputusan ini kemungkinan akan menutup peluang bagi Gibran untuk maju sebagai capres melalui Gerindra.

Apabila tetap ingin maju, Gibran harus mencari partai lain yang mau menampungnya.

"Satu hal yang pasti bahwa penetapan Prabowo sebagai calon Presiden di 2029, hal yang sudah mungkin diantisipasi atau ditunggu oleh banyak orang."

"Itu menimbulkan semacam sedikit kegaduhan politik, karena tentu konsekuensinya Gibran tidak mungkin dicalonkan oleh Gerindra," papar Rocky.

Jika demikian, menurut Rocky, akan ada blok politik baru yang digalang ayah Gibran, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), untuk memuluskan jalan anaknya menjadi presiden.

"Kelihatannya bagus keputusan Gerindra tadi dari segi kalkulasi politik, tentu lepas dari soal apakah ini bisa jadi semacam penanda bahwa presiden Prabowo akan melakukan reshuffle secepat-cepatnya untuk memungkinkan kabinet hari ini bekerja untuk dia di 2029 kan itu kalkulasinya," kata Rocky.

6. Apa Putusan MK soal Presidential Threshold?

Mahkamah Konstitusi (MK) baru-baru ini memutuskan untuk menghapus presidential threshold yang sebelumnya mengharuskan partai politik memiliki minimal 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah dalam pemilu legislatif untuk mencalonkan presiden.

Putusan ini dinilai akan memberikan kesempatan lebih luas bagi partai-partai kecil untuk mengusulkan pasangan calon presiden.

Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas itu tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat.

Menurut MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan parpol besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi parpol peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR.

Dengan demikian, MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan.

MK juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon.

Putusan MK soal presidential threshold

• Semua partai politik peserta pemilu berhak mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.
• Pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu tidak didasarkan pada persentase jumlah kursi di DPR atau perolehan suara sah secara nasional.
• Dalam mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, partai politik peserta pemilu dapat bergabung sepanjang gabungan partai politik peserta pemilu tersebut tidak menyebabkan dominasi partai politik atau gabungan partai politik, sehingga menyebabkan terbatasnya pasangan calon presiden dan wakil presiden serta terbatasnya pilihan pemilih.
• Partai politik peserta pemilu yang tidak mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden dikenakan sanksi larangan mengikuti pemilu periode berikutnya.
• Perumusan rekayasa konstitusional dimaksud termasuk perubahan UU Pemilu melibatkan partisipasi semua pihak yang memiliki perhatian (concern) terhadap penyelenggara pemilu, termasuk partai politik yang tidak memperoleh kursi di DPR dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation).

Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).