Yusril Dorong Pembahasan RUU Keamanan Laut: Badan yang Tidak Relevan Tak Akan Lagi Terlibat
Yusril Ihza Mahendra menyatakan, pihaknya mendorong dibahasnya Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan Laut.
Penulis:
Rizki Sandi Saputra
Editor:
Malvyandie Haryadi
"Pertama masih lemahnya koordinasi dalam penegakan hukum dan pola kemanana laut yang terpadu," ujar dia.
Dengan lemahnya koordinasi tersebut menurut Lodewijk, menimbulkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di laut Indonesia.
Contoh paling konkret kata dia yakni banyaknya kegiatan ilegal fishing atau penangkapan ikan secara ilegal.
"Selain itu terdapat berbagai pelanggaran yang sering terjadi di Indonesia. Pelanggaran masuk ke wilayah Indonesia. Kegiatan ilegal fishing yang terus terjadi. Termasuk kejahatan lintas negara," ujar dia.
Mantan Wakil Ketua DPR RI itu, menyatakan, keseluruhan persoalan itu timbul karena regulasi keamanan laut yang belum tersusun secara komperhensif, adaptif, responsif dan inklusif.
"Belum optimalnya sistem keamanan dan keselamatan laut nasional disebabkan adanya fragmentasi aturan hukum di wilayah laut," tandas Lodewijk.
Proyek Tanggul Laut Raksasa di Pesisir Utara Jawa Tak Akan Sepenuhnya Pakai Teknologi Beton |
![]() |
---|
Sesko TNI Dukung Program 'Pilah' Bank Sampah, Bagian dari Ekonomi Sirkular |
![]() |
---|
Kronologi Pengantin Baru Tewas di Tangan 2 Pria, Polres Tanah Laut Cek Jejak Digital |
![]() |
---|
Prajurit TNI Ikut Jaga DPR dan Fasilitas Umum, Jubir Kementerian Pertahanan: Permintaan Kepolisian |
![]() |
---|
Kaji China Grey Zone Strategy, Hasanuddin Wahid Harap Indonesia Lebih Siap Jaga Kedaulatan di LCS |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.