Efisiensi Anggaran Dinilai Jadi Perbaikan Keuangan Negara, Bisa Dialokasikan ke Program Substantif

Ketua DPR RI, Puan Maharani juga melontarkan dukungan tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

"DPR dukung apa yang menjadi kebijakan dari pemerintah dan Presiden Prabowo Subianto," ujar Puan di Gedung Senayan, Jakarta, Jumat (24/1/2025), dilansir Kompas.com. 

Efisiensi anggaran, kata Puan, perlu dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan.

"Ya, efisiensi itu akan menjadi sangat baik dan efektif dan harus dilakukan bersama-sama," tuturnya.

Ia menegaskan DPR mendukung keputusan Prabowo. Ia berharap, APBN 2025 dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat.

"Jadi memang itu satu hal yang tentu saja DPR dukung. Kami berharap di tahun 2025 ini APBN dipergunakan dengan sebaik-baiknya, seefisien-efisiennya untuk kesejahteraan rakyat," jelasnya.

Dukungan Lainnya

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira melihat efisiensi anggaran pemerintah terkait belanja seremonial, Alat Tulis Kantor (ATK), hingga sewa kendaraan merupakan langkah positif untuk tingkatkan ruang fiskal.

"Misalnya soal belanja rapat dan seminar memang bisa digantikan dengan rapat online, jauh lebih murah dan efektif," ujar Bhima saat dihubungi Tribunnews, Selasa (28/1/2025).

Dia mengatakan, ATK bisa digantikan dengan tanda tangan dokumen secara digital dan ramah lingkungan juga tidak boros kertas. Sebab, selama ini beban belanja birokrasi cukup disorot karena menyumbang pelebaran defisit APBN dan tambahan utang pemerintah.

Di sisi lain, ucap Bhima, efek negatif ke bisnis Meeting, Incentives, Convention and Exhibition (MICE) juga signifikan.

Sebagian besar pelaku usaha MICE mengandalkan pendapatan dari acara pemerintah.

"Bahkan paska pandemi kondisi pendapatan dari sektor MICE belum sepenuhnya pulih. Dikhawatirkan ada risiko PHK di sektor jasa akomodasi dan makan-minum imbas efisiensi belanja pemerintah," terang Bhima.

Dampak ekonomi dari berkurangnya pendapatan sektor MICE mencakup potensi kehilangan lapangan kerja 104.000 orang. Sementara dari sisi PDB setidaknya potensi MICE terancam hingga Rp103,9 triliun.

"Berharap dari wisman dan wisatawan saja kan tidak cukup ya, dengan gejolak geopolitik dan ekonomi global, maka belanja pemerintah memang diharapkan jadi motor pemulihan sektor MICE dan harapan itu pupus begitu ada efisiensi anggaran," tutur Bhima.

Kontra

Di sisi lain, anggota Komisi X DPR RI, Mercy Barends, menanggapi Anggaran Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) yang mengalami efisiensi sebesar 58 persen buntut Instruksi Presiden No 01 Tahun 2025.