Penilaian Publik Hasil Riset di Media Sosial Terhadap Kinerja Presiden Prabowo Capai 83,4 Persen

Aspek yang paling menjadi kritik terhadap 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran adalah soal penegakan hukum dan korupsi, khususnya kasus PT Timah yang hampir mencapai Rp 300 triliun. 

Yang terbaru adalah kontroversi soal pagar laut Tangerang dengan dugaan keterlibatan pengembang PIK 2 yang mendapat fasilitas proyek strategis nasional (PSN) dari masa Jokowi.

“Publik berharap ketegasan Prabowo dalam menyelesaikan kasus-kasus korupsi hingga perampasan aset hasil korupsi untuk dialihkan kepada program-program kesejahteraan rakyat,” tandas Johan.

Harapan juga diletakkan publik kepada kepemimpinan Prabowo-Gibran untuk menangani banyak persoalan di tingkat akar rumput.

“Hal ini mencerminkan perlunya perbaikan dalam birokrasi pelayanan publik agar tanggap dalam bekerja dan menjalankan program-program pemerintahan,” pungkas Johan.

Survei Litbang Kompas

Sementara itu, Litbang Kompas merilis survei opini publik tentang kinerja Kabinet Merah Putih yang dilakukan terhadap 1.000 responden di seluruh provinsi di Indonesia.

Berdasarkan data Litbang Kompas, mayoritas masyarakat mengapresiasi kinerja pemerintahan yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.

"Tidak kurang dari 80,9 persen responden yang tersebar di 38 provinsi negeri ini menyatakan rasa puas terhadap kinerja pemerintah," tulis hasil survei yang dimuat dalam Harian Kompas, dikutip Senin (20/1/2025).

Litbang Kompas dalam survei yang dilakukan pada 4-10 Januari 2025 itu menyebut tingginya angka kepuasan publik pada kinerja pemerintah Prabowo setelah dilantik pada Oktober 2024 lalu sebagai capaian yang istimewa.

"Pasalnya, sepanjang sejarah penyelenggaraan survei opini publik, yang secara khusus dilakukan untuk memotret penilaian publik terhadap kinerjapemerintahan, baru pada kesempatan kali ini mencatatkan apresiasi publik setinggi ini," tulis Litbang Kompas.

Sejumlah alasan mendasari rasa puas yang diekspresikan publik kepada pemerintahan Prabowo. Salah satunya terkait pola kepemimpinan dan hasil kerja yang dijalankan pemerintah dalam 100 hari kabinet berjalan.

Kemudian, publik juga merasa puas karena melihat setiap program yang dicanangkan betul-betul dijalankan. Terbaru, realisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai diwujudkan sejak 6 Januari 2025.

Kebijakan pro rakyat pun dibuktikan Prabowodengan membatalkan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen dan mengalihkannya pada pembatasan pengenaan pajak hanya untuk barang premium.

Beberapa di antaranya mencakup upaya pemerintah melanjutkan program bantuan sosial (bansos) pada kelompok lapisan bawah masyarakat.

Baca juga: Pengamat Potret Tiga Poin Penting Terkait Hasil Survei Litbang Kompas, Termasuk Reaksi PDIP

Kemudian, publik juga mengapresiasi kebijakan penghapusan piutang macet perbankan pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan, serta UMKM lainnya.

"Bahkan, Februari 2025 mendatang, para guru dan aparatur sipil negara dipastikan menikmati kenaikan gaji ataupun tunjangan. Masyarakat pun akan menerima pemeriksaan kesehatan gratis yang dilakukan saat berulang tahun," tutur Litbang Kompas.