Daftar Menteri yang Disorot pada 100 Hari Pemerintahan Prabowo: Hanya Ditegur atau Akan Direshuffle?

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih menjadi sorotan publik dalam 100 hari pertama Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Apalagi belakangan isu reshuffle kian menguat, menyusul pernyataan elite Gerindra bahwa ada menteri yang tidak seirama dengan presiden.

Berikut ini daftar sejumlah menteri yang jadi sorotan publik gegara kebijakan maupun sikapnya.

1. Minta Anggaran Rp 20 T

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai sempat menjadi sorotan gegara meminta anggaran kementeriannya dinaikkan menjadi di atas Rp 20 triliun. 

Kata dia, anggaran Kementerian HAM yang saat ini hanya Rp 64 miliar tidak cukup untuk mewujudkan visi Presiden Prabowo Subianto di bidang HAM.

"Maka, tim transisi rombak itu anggaran dari cuma Rp 64 miliar jadi Rp 20 triliun, enggak bisa. Tidak tercapai dengan visi Presiden RI Prabowo Subianto," kata Pigai di kantornya, Jakarta, dikutip Selasa, (22/10/2024).

Pigai menuturkan, jika dirinya memiliki banyak rencana program untuk dikembangkan, termasuk mendirikan Universitas Hak Asasi Manusia (Unham) di Indonesia, yang akan menjadi yang pertama dan satu-satunya di dunia.

Menurut Pigai, Kementerian HAM akan terlibat langsung dalam pelaksanaan program-program pemerintah. 

Anggaran besar yang diminta Pigai pun memancing amarah publik hingga ramai dikritik di media sosial.

2. Menteri Trenggono dan Pagar Laut

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono disorot gegara pernyataannya soal pagar laut.

Setelah pasukan TNI AL telah melakukan pembongkaran pagar laut di perairan Tangerang, Trenggono justru bersikap beda.

Dia menyayangkan pembongkaran tersebut. Menurutnya pagar laut tersebut sedang dalam penyelidikan.

Setelah ramai jadi perbincangan publik, Trenggono kembali angkat bicara, menyamakan sikapnya dengan TNI AL.

"Jadi sudah akhirnya tadi sepakat, jadi bukan silang pendapat," kata Trenggono usai bertemu dengan Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (20/1/2025).

"Jadi saya sampaikan kepada KSAL, saya harus ada bukti dulu, Pak, sabar ya. Kita kasih batas waktu sampai dengan hari Rabu. (Dia bilang), Oke setuju, maka nanti secara bersama-sama hari Rabu dengan berbagai macam (kita melakukan pembongkaran)," ucap Trenggono.

3. Polemik Gas 3 Kg

Terkini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, membuat gaduh Indonesia dengan kebijakannya soal pelarangan penjualan gas elpiji 3 kg di pengecer atau warung kelontong.

Sudah sejak Sabtu (1/2/2025), gas mulai langka di pengecer, dan masyarakat mulai kebingungan memenuhi kebutuhan energi untuk memasak itu.

Pasalnya, pengguna gas subsidi itu bukan hanya untuk dapur memenuhi kebutuhan makanan sehari-hari, tapi juga untuk para pelaku UMKM berjualan sehari-hari.

Kebijakan Bahlil yang tanpa sosialisasi itu membuat antrean panjang di pangkalan gas elpiji.

Bahkan, syarat harus membawa KTP setiap pembelian juga tak kalah merepotkan.

Tak hanya itu, Bahlil juga disemprot oleh warga Tangerang bernama Effendi.

Di depan warga, ia meluapkan keresahan yang sudah bercampur dengan emosi.

Saat itu, dirinya diketahui tengah sibuk mengantre membeli gas elpiji 3 kg di Pangkalan Gas LPG 3 kg Budi Setiawan di Jalan Palem Raya, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Banten.

Dari pengakuannya, Effendi mengatakan tengah memasak namun ditinggal untuk mengantre gas 3 kg di sana.

"Bapak punya alat untuk bertindak, bukan rakyat yang dikorbankan," ucap Effendi dikutip TribunJakarta dari tayangan video yang beredar.

"Iya," kata Bahlil sambil tersenyum.

"Enggak ada persyaratan," jawab Bahlil.

"Satu KTP, KTP itu privasi," kata Effendi.

"Saya pikir bapak sekarang ambil dulu, bapak antre, penjelasan negera begitu, kita pengen bapak dapat harga yang baik, tidak ada kelangkaan," respon Bahlil.

"Saya sekarang lagi masak pak, saya tinggal demi antre gas doang," ujar Effendi di hadapan Bahlil.

"Bukan masalah ambil gasnya, anak kami lapar pak, butuh makan, butuh kehidupan pak, loginya berjalan dong pak," imbuhnya.

Emosinya yang kadung meledak, membuat Effendi sampai ditenangkan para pengawal Bahlil.

"Iya iya, udah sabar pak sabar, tenang," ucap sejumlah pengawal Bahlil berpakaian safari.

Sebelum menjawab luapan emosi masyarakat itu, Bahlil pun meminta pria tersebut untuk diam dan mendengarkan dirinya berbicara.

"Iya, iya udah ya pak, oke, kita mengurusi banyak orang dan bapak juga," kata Bahlil.

Setelah itu Bahlil pun tersenyum dan berbalik badan untuk menemui sejumlah awak media yang telah menunggu sejak pagi tadi.

Selanjutnya, Presiden Prabowo pun bersikap cepat dan meminta Bahlil membatalkan kebijakannya.

"Jadi mulai hari ini, pengecer-pengecer seluruh Indonesia Kembali aktif dengan nama sub-pangkalan."

"Nanti PERTAMINA dengan ESDM akan membekali mereka system aplikasi dan proses mereka menjadi sub-pangkalan tidak dikenakan biaya apapun."

"Bahkan kami akan proaktif untuk mendaftarkan mereka menjadi bagan yang formal, agar mereka juga bisa menjadi UMKM," kata Bahlil saat wawancara dengan awak media di Jalan Palem Raya, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Selasa (4/2/2025).

4. Utusan Khusus Presiden Raffi Ahmad Bikin Gaduh

Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad berulah terkait penggunaan patroli dan pengawalan atau patwal.

Diketahui, video mobil dinas RI 36 sempat viral di media sosial usai menerobos jalan Ibu Kota sambil dikawal petugas patwal.

Aksi tersebut mendapat sorotan karena petugas patwal tidak hanya memaksa mobil lain untuk berhenti, tapi juga menunjuk-nunjuk sopir taksi. 

Hal ini lantas menimbulkan kritik dari masyarakat yang menilai penggunaan patwal secara sembarangan dapat mengganggu pengguna jalan lain.

Video yang viral ini kadung membuat masyarakat menghujat penggunaan patwal karena pejabat jadi diistimewakan dibandingkan masyarakat umum.

Setelah peristiwa pada Rabu (8/1/2025), masyarakat kesulitan mencari pengguna mobil dinas itu.

Sebab, sejumlah pejabat kompak membantah menggunakannya.

Saat kritik masyarakat atas RI 36 dan penggunaan patwal semakin ramai, utamanya di media sosial, Raffi Ahmad muncul.

Raffi menyatakan, RI 36 adalah mobil dinas yang ia gunakan. Namun saat kejadian ia mengaku tidak ada di dalam mobil.

“Bahwa benar adanya mobil tersebut kendaraan yang saya gunakan, namun pada saat kejadian, saya sedang tidak berada di dalam mobil karena pada saat itu mobil berplat RI 36 sedang dalam posisi menjemput saya untuk menuju agenda rapat selanjutnya," ujar Raffi dalam keterangannya, Sabtu (11/1/2025).

Raffi mengaku baru mengetahui kronologi kejadian yang sebenarnya setelah melakukan klarifikasi kepada seluruh jajaran tim patwal yang mengawal dirinya.

Dijelaskan Raffi, kronologi kejadian bermula saat tim patwal melihat adanya taksi Alphard berwarna hitam. 

Menurutnya, di depan taksi tersebut ada truk berhenti, sehingga taksi mengambil jalur sebelah kanan dan hampir menyerempet mobil di jalur tersebut.

"Pengemudi taksi dan mobil tersebut kemudian membuka jendela dan saling adu argumen," jelasnya.

Lebih lanjut, Raffi menambahkan petugas patwal yang melihat hal tersebut, khawatir akan menimbulkan kemacetan karena lalu lintas yang sedang lumayan padat, langsung menegur pengemudi taksi.

"(Petugas patwal) mengatakan 'sudah, maju pak' dengan gestur yang terlihat di video," pungkasnya.

Atas peristiwa tersebut, Raffi mendapat teguran dari Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya. Petugas patwal yang menunjuk-nunjuk sopir taksipun disanksi oleh Direktorat Lantas Polda Metro Jaya.

Sinyal Reshuffle

Baru-baru ini, Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan masih ada menteri-menteri belum seirama dalam pemerintahan Presiden Prabowo. 

Partai Gerindra pun mendukung langkah Prabowo jika ingin rombak kabinet.

"Nah memang saya ada dengar keluhan sedikit-sedikit tentang masih ada yang kemudian kurang seirama. Nah apakah itu yang dimaksud, nanti kita akan lihat seperti apa demikian," kata Dasco.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menegaskan Partai Gerindra mendukung keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan reshuffle atau perombakan Kabinet Merah Putih.

“Partai Gerindra mendukung pandangan, termasuk keputusan Presiden Republik Indonesia untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk efektivitas pemerintahan ini. Beliau (presiden, red) memiliki kewenangan sepenuhnya dan parameter kewenangan-kewenangan itu,” kata Ahmad Muzani, Kamis (6/2/2025).