Rapat dengan Kementerian Komdigi, Komisi I DPR Dukung Penuh Upaya Perangi Konten Negatif di Medsos
Farah menggarisbawahi bahwa konten negatif, terutama pornografi, mudah diakses oleh anak-anak dan remaja.
Penulis:
Malvyandie Haryadi
Editor:
Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI, Farah Puteri Nahlia, mengungkapkan dukungan terhadap upaya penambahan anggaran Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) untuk memerangi konten negatif di media sosial.
Dalam rapat kerja dengan Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, Farah menekankan pentingnya penyesuaian anggaran agar upaya penyehatan ruang digital dapat dilakukan secara maksimal.
"Indonesia termasuk dalam empat besar negara dengan kasus pornografi anak. Saya menyoroti potensi peredaran konten pornografi di grup-grup di beberapa platform pesan instan," ujar Farah, dalam keterangannya, Rabu (5/2/2025).
Farah menggarisbawahi bahwa konten negatif, terutama pornografi, mudah diakses oleh anak-anak dan remaja.
Menurutnya, identitas penggunaan nama yang mengarah ke konten pornografi menjadi indikasi bahwa platform tersebut berisiko.
Selain itu, mode layanan privat pada aplikasi pesan instan memungkinkan lalu lintas informasi tidak terpantau.
"Langkah yang sudah ditempuh oleh Kemkomdigi untuk melibatkan organisasi masyarakat sipil seperti ICT Watch, Siberkreasi, Klinik Digital, dan Japelidi sangat penting untuk menumbuhkan kesadaran akan potensi konten negatif," tambahnya.
Peluncuran Aplikasi SAMAN
Farah juga mengapresiasi peluncuran aplikasi SAMAN (Sistem Kepatuhan Moderasi Konten) oleh Kemkomdigi.
Ia berharap aplikasi ini dapat digunakan secara efektif untuk menanggulangi konten negatif di dunia digital.
"Tindak lanjut berikutnya adalah sosialisasi kepada masyarakat luas tentang penggunaan dan manfaat SAMAN," ungkapnya.
Tanpa kesadaran dan kerjasama aktif dari setiap individu, konten negatif akan semakin masif menyandera pikiran dan produktivitas masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak.
"Kerjasama ini sangat penting untuk menciptakan ruang digital yang lebih aman bagi semua," tutup Farah.
Anggota Komisi I DPR Respons Isu TNI Ingin Pidanakan Ferry Irwandi: Banyak Kasus Lebih Mendesak |
![]() |
---|
Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono Anggap TNI Punya Hak Laporkan Ferry Irwandi ke Polisi |
![]() |
---|
RI Tambah Kapal Perang Baru, Komisi I DPR: Ini Keseriusan Agar Indonesia Disegani di Kawasan |
![]() |
---|
3 Kecaman Usman Hamid ke TNI Datangi Polda Metro soal Ferry Irwandi, Sebut Panglima - Komisi I DPR |
![]() |
---|
Pemerintah Blokir Ratusan Konten Provokatif, Anggota Komisi I DPR: Ini Bentuk Langkah Pencegahan |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.