Audiensi dengan BAM DPR, Aliansi Honorer Sampaikan 5 Tuntutan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menerima audiensi dari perwakilan aliansi honorer R2 dan R3 yang terdaftar di Badan Kepegawaian Negara (BKN). 

Ada lima aspirasi dan tuntutan kepada DPR RI terkait hak menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) penuh waktu.

Baca juga: Sindir Honorer Antre Berobat Pakai BPJS, Ternyata Pegawai PT Timah Ini Gunakan Fasilitas yang Sama

"Pertama, menuntut hak para R2 dan R3 menjadi PPPK penuh waktu dan menolak menjadi PPPK paruh waktu," kata Ketua Aliansi Honorer R2 dan R3, Faisol Mahardika, dalam rapat yang dipimpin Ketua BAM DPR RI, Netty Prasetiyani, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2024).

Mereka juga ingin ada kepastian dari pemerintah terkait pengangkatan honorer R2 dan R3 menjadi penuh waktu. 

"Yang ketiga, yaitu meminta pemerintah pusat membuatkan peraturan presiden tentang pengangkatan seluruh honorer data base R2 dan R3 menjadi ASN PPPK penuh waktu," tambahnya.

Baca juga: Sosok Dwi Citra Weni Pegawai PT Timah yang Hina Honorer, Ternyata Juga Pakai BPJS, Kini Kena Sanksi

Faisol menambahkan tuntutan keempat yakni meminta pemerintah menyetop sementara tes CPNS atau jalur PPPK jika janji yang sebelumnya belum dipenuhi. 

Mereka juga meminta adanya kewenangan pemerintah daerah untuk mengeksekusi anggaran belanja pegawai.

"Dan di sini saya memohon pemerintah dan juga DPR untuk bisa memberikan suatu wewenang untuk daerah itu bisa menganggarkan untuk belanja pegawai atau mungkin langsung dieksekusi oleh pemerintah pusat untuk anggaran belanja dari pegawai ini," tandasnya.