Pengamat: Banyak Menteri Belum Bisa Menerjemahkan Visi Misi Prabowo-Gibran

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka genap 100 hari kerja, pada Selasa (28/1/2025).

Pakar kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai, hingga saat ini masih banyak menteri di Kabinet Merah Putih yang belum bisa menerjemahkan visi misi Prabowo-Gibran.

Baca juga: Mahfud MD Minta Menteri KKP Tak Perlu Takut Bongkar Kasus Pagar Laut Tangerang

Menurutnya, hal ini terjadi lantaran kabinet Prabowo-Gibran yang gemuk serta memiliki banyak kementerian dan lembaga.

"Karena kabinet Pak Prabowo ini terlalu banyak nomenklatur, gemuk, jadi banyak kementerian dan lembaga ini. Banyak menteri-menteri yang diangkat itu bingung ya menyiapkan nomenklaturnya harus seperti apa, arahnya mau ke mana," kata Trubus, saat dihubungi Tribunnews.com, Rabu (29/1/2025).

Baca juga: Survei Indikator: Sri Mulyani, Erick Thohir dan AHY Masuk Tiga Menteri Berkinerja Terbaik

"Jadi dia belum bisa menerjemahkan visi-misinya Prabowo-Gibran dalam konteks nomenklatur yang baru itu," lanjutnya.

Selain itu, menurutnya, banyak menteri di kabinet Prabowo-Gibran yang tidak memahami dan mendalami bidang kementerian atau lembaga yang dipimpinnya.

"Jadi kan harusnya ini zaken kabinet itu isinya teknokrat, akademisi, yang bisa mengeksekusi secara baik. Tapi ini partai politik, (lebih banyak menteri berlatar belakang) ketum-ketum parpol," jelasnya.

Faktor tersebut, kata Trubus, membuat beberapa program dieksekusi di bawah kepentingan politik yang tinggi.

"Kayak (program) perumahan rakyat, itu kan belum apa-apa sudah menggemborkan sekian juta rumah yang akan dibangun," tutur Trubus.

Selain itu, Trubus menyoroti aksi protes para aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) terhadap Menteri Satryo Soemantri Brodjonegoro, yang sempat terjadi beberapa waktu lalu.

Terkait hal itu, ia menilai, bisa terjadi lantaran banyak ASN yang sudah terlalu lama menduduki satu jabatan tertentu.

Baca juga: Menteri P2MI Minta Kemlu Beri Pendampingan Hukum Untuk PMI Korban Penembakan Aparat Malaysia

"Faktor ASN ya. Jadi kayak yang terjadi di Dikti itu kan kebanyakan ASN-nya itu yang sudah lama menikmati jabatan itu. Jadi enggak mau perubahan," katanya.

Meski demikian, menurutnya, fenomena tersebut bukan hanya terjadi di Kemendiktisaintek, tapi juga di kementerian-kementerian lainnya.

"Jadi mereka (ASN) maunya tetap bercokol di situ, enggak mau ada perubahan," imbuh Trubus.