Anggota DPR Desak Pemerintah Bentuk Tim Investigasi Usut Kasus Penembakan 5 WNI di Malaysia

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB Oleh Soleh, mengecam keras penembakan yang dilakukan Petugas Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) kepada lima Warga Negara Indonesia (WNI). 

Dia meminta pemerintah Indonesia membentuk tim investigasi untuk mengusut tuntas kasus tersebut.

Baca juga: Identitas WNI yang Tewas Ditembak Aparat Maritim Malaysia Terungkap, Warga Riau Inisial B

Oleh menyampaikan duka yang mendalam kepada lima korban penembakan yang dilakukan petugas maritim Malaysia yang menyebabkan satu orang meninggal dunia dan tiga orang luka-luka.

"Kami sangat berduka atas kejadian ini. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran. Kejadian itu tidak boleh terulang lagi," kata Oleh kepada wartawan, Selasa (28/1/2025).

Legislator asal Dapil Jawa Barat XI itu mendesak pemerintah mengambil langkah tegas dan cepat dalam menangani kasus tersebut. 

Selain itu menurutnya semua instansi terkait harus segera berkoordinasi dan duduk bersama menyelesaikan persoalan tersebut.

Di antaranya Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Kementerian Luar Negeri, Polri, dan TNI. 

Mereka semua harus bergerak bersama dalam mengusut kasus itu. 

Mereka bisa membentuk tim investigasi untuk mengungkapkan perkara tersebut.

Baca juga: 5 PMI Ditembak di Malaysia, Komisi I DPR Minta WNI Tempuh Jalur Legal Jika Ingin Masuk Negara Lain

Di sisi lain, Oleh menegaskan, pemerintah Malaysia harus terbuka soal kasus tersebut. 

Jangan sampai pemerintah Malaysia menutup-nutupi kasus itu dan berusaha melindungi aparat yang bersalah.

"Melalui jalur diplomatik, pemerintah harus meminta Malaysia terbuka. Jangan ada yang ditutup-tutupi," ujarnya.

Pria kelahiran Tasikmalaya itu mengatakan, jika ada aparat Malaysia yang bersalah, maka mereka harus ditindak tegas dan dijatuhi hukuman setimpal. 

Sebab, mereka telah menghilangkan nyawa warga negara Indonesia.

"Pemerintah Indonesia harus bekerja keras untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Keadilan harus ditegakkan. Tentu, hal itu bergantung dengan diplomasi yang dilakukan pemerintah Indonesia," ucapnya.