Pagar Laut 30 Km di Tangerang
Rahmat Saleh Beberkan Alasan Fraksi PKS Usul Pembentukan Panitia Khusus Pagar Laut di Tangerang
Anggota DPR Fraksi PKS Rahmat Saleh, membeberkan alasan fraksinya mengusulkan pembentukan panitia khusus (pansus) terkait pagar laut di Tangerang.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Rahmat Saleh, membeberkan alasan fraksinya mengusulkan pembentukan panitia khusus (pansus) terkait pagar laut di Tangerang.
Menurutnya, pansus dibutuhkan untuk membongkar polemik pagar laut misterius tersebut.
"Agar lembaga DPR ini memiliki muruah di masyarakat, kuat untuk menjawab pertanyaan publik terkait dengan semua skema yang ada di sekitar pagar laut, penerbitan sertifikat, kemudian PSN itu terjawab dengan tuntas," kata dia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2025).
"(Agar) tidak ada persangka-persangka yang tidak baik, agar terbuka lebar, itu perlu pansus untuk dilakukan," lanjutnya.
Rahmat menyoroti ratusan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM), di lokasi pagar laut tersebut.
Dia menilai hal itu membuar resah masyarakat. Sebab itu dia mendorong adanya transparansi dari Kementerian ATR/BPN.
"Tidak bisa muncul sertifikat di atas laut, karena ATR/BPN itu mengelola dari daratan," ucapnya.
Selain itu, Rahmat menjelaskan muncul juga HGB laut di daerah Sidoarjo yang dikuasai oleh dua perusahaan properti.
Sebab itu, dia mendorong pembentukan pansus pagar laut.
"Nah, karena ini sudah lintas kementerian dan lintas komisi di DPR ya, kalau BPN-nya kan kita di Komisi II, kemudian KKP-nya di bawah Komisi IV, kemudian ada juga Bappenas, di situ dan ada yang terkait dengan PSN, itu sudah lintas komisi," pungkasnya.
Untuk diketahui, pagar laut di Tangerang, Banten menjadi sorotan.
Baca juga: Fraksi PKS Usulkan Pansus untuk Usut Kasus Pagar Laut Misterius di Tangerang
Pagar dari bambu itu membentang sepanjang 30,16 kilometer (km) dan hingga kini belum diketahui siapa pemiliknya.
Pagar Laut 30 Km di Tangerang
Ada yang Janggal di Kasus Pagar Laut, Dekan FH UNS: Harap Polri dan Kejagung Bahas Indikasi Tipikor |
---|
Kejagung Kembali Terima Pelimpahan Berkas Perkara Kasus Pagar Laut Tangerang Dari Bareskrim Polri |
---|
Anggota DPR Harap Polri dan Kejaksaan Sepaham agar Kasus Pagar Laut di Tangerang Temui Titik Terang |
---|
Anggota Komisi III DPR Rudianto Lallo Hormati Penangguhan Penahan Kades Kohod |
---|
Politisi PKS Sesalkan Penangguhan Penahanan Kades Kohod Arsin Bin Asip |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.