Kunjungi MPR RI, Forum Pesantren Alumni Gontor Bahas Penguatan Ponpes dan Lembaga Pendidikan Islam
Forum Pesantren Alumni Gontor (FPAG) mengunjungi Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Kamis (23/1/2025).
Di sisi lain, penguatan ekonomi pesantren menjadi pilar utama untuk mendukung kemandirian lembaga.
Pesantren dapat mengembangkan unit usaha seperti koperasi, agrobisnis, atau wirausaha berbasis syariah, serta memberikan pelatihan kewirausahaan kepada santri.
Sementara itu, pimpinan Ponpes Darunnajah, KH Sofwan Manaf mengatakan perhatian pemerintah kepada pesantren sangat bagus.
"Darunnajah mengapresiasi acara ini, sebagai pesan untuk pemerintah agar lebih memperhatikan 42.000 pondok pesantren di Indonesia khususnya pada pengembangan SDM dan kaderisasi" ungkap Sofwan Manaf.
Dengan branding yang baik dan penguatan citra pesantren melalui media sosial, lanjutnya, pesantren dapat semakin dikenal sebagai lembaga yang mencetak generasi unggul dan berkontribusi besar dalam membangun masyarakat yang beradab dan berakhlak mulia.
Sofwan mencontohkan, Ponpes Darunnajah dengan dukungan wakafnya, menjadi contoh nyata kemandirian pesantren.
"Hingga saat ini, Pesantren Darunnajah telah mewakafkan 1.030 hektar aset tanah di berbagai wilayah Indonesia," ungkapnya.
Selain itu, pesantren tersebut juga memiliki Lembaga Amil Zakat (Lazis) yang telah resmi mendapatkan izin operasional skala nasional melalui SK Kemenag No. 1208 Tahun 2024.
Pencapaian ini menjadi tonggak sejarah baru yang memperkuat peran pesantren dalam mendukung pemberdayaan umat melalui pengelolaan zakat, infak, dan sedekah secara profesional dan amanah.
Ia berharap perkembangan pondok pesantren di Indonesia ke depannya semakin baik dengan kerja sama berbagai pihak.
"Kolaborasi dengan pemerintah, lembaga pendidikan tinggi, dan organisasi Islam juga diperlukan untuk memperluas jaringan serta mendukung pengembangan pesantren, baik dari sisi fasilitas maupun program," ungkapnya.
(Tribunnews.com/Gilang Putranto)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.