Pilkada Serentak 2024
Mendagri Tito Karnavian Usul Kepala Daerah Tak Bersengketa di MK Dilantik 6 Februari 2025
Rapat Bareng Komisi II, Mendagri Tito Usul Kepala Daerah Tak Bersengketa di MK Dilantik 6 Februari 2025.
Penulis:
Rizki Sandi Saputra
Editor:
Theresia Felisiani
lihat foto
Tribunnews.com/Rizki Sandi Saputra
Rapat Kerja sekaligus RDPU antara Komisi II DPR RI, Mendagri RI, KPU RI, Bawaslu dan DKPP, di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (22/1/2025). Rapat Bareng Komisi II, Mendagri Tito Usul Kepala Daerah Tak Bersengketa di MK Dilantik 6 Februari 2025.
[Rizki Sandi Saputra]
Pasalnya kata dia, berdasarkan catatan Komisi II DPR RI tercatat masih ada 23 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di MK untuk Gubernur dan Wagub yang tersebar di 16 provinsi.
Tak hanya itu, masih ada juga 238 perkara PHPU untuk Bupati dan Wakil Bupati, dan 49 perkara PHPU Wali kota dan Wakil Wali kota yang tersebar di 233 kabupaten kota di seluruh Indonesia.
"Karena itu saya menghargai forum ini dengan baik, mari kita bicarakan dengan baik agar bangsa ini mendapatkan solusi yang terbaik. Pilkada selesai dan kepala daerah definitif bisa segera dilantik," tandas dia.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.