Pendidikan GOTAG
perkara
Berita
-
Presiden Prabowo Kaget, Hakim Tangani Perkara Triliunan Rupiah Tapi Rumahnya Masih Mengontrak
Presiden Prabowo Subianto mengaku kaget saat mengetahui hakim di Indonesia belum pernah mendapatkan kenaikan gaji selama 18 tahun terkahir.
-
Zarof Ricar Klaim Hanya Rp 200 Miliar dari Rp 920 Miliar yang Terkait Kepengurusan Perkara di MA
Terdakwa Zarof Ricar berdalih hanya mendapat uang sebesar Rp 200 Miliar dari hasil mengurus sejumlah perkara selama dirinya di MA
-
PSU di 24 Daerah Disebabkan KPU dan Bawaslu Tidak Profesional
Pemungutan suara ulang (PSU) di 24 daerah disebut dampak ketidakprofesionalan KPU dan Bawaslu selaku lembaga penyelenggara.
-
MK Perintahkan PSU di 24 Daerah, KPU Janji Lebih Selektif saat Proses Pencalonan
KPU bakal lebih selektif untuk proses pendaftaran pasangan calon dalam hal pemungutan suara ulang (PSU) di 24 daerah.
-
MK Kabulkan 26 Perkara Sengketa Pilkada, Ini Daftarnya
Total dari 40 PHPU Pilkada 2024, tercatat MK mengabulkan 26 perkara, menolak 9 perkara dan tidak menerima lima perkara.
-
2 Perkara Mendiktisaintek Satryo Brodjonegoro hingga Pernah Didemo di Kantornya
Profesor Satryo Soemantri Brodjonegoro disebut-sebut akan diganti dari jabatan sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
-
40 dari 310 Perkara Sengketa Pilkada Berlanjut ke Sidang Pembuktian di MK
Mahkamah Konstitusi (MK) melanjutkan 40 perkara sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 ke tahap sidang pembuktian
-
Mendagri Tito Karnavian Usul Kepala Daerah Tak Bersengketa di MK Dilantik 6 Februari 2025
Rapat Bareng Komisi II, Mendagri Tito Usul Kepala Daerah Tak Bersengketa di MK Dilantik 6 Februari 2025.
-
KPU Bisa Tetapkan Pasangan Calon Pilkada 2024 pada Wilayah yang Tak Bersengketa di MK
21 provinsi termasuk KIP Aceh dan 275 Kabupaten/Kota tidak ada permohonan PHP di MK sehingga bisa lanjut ke penetapan pasangan calon terpilih.
-
MK Tangani 240 Pengujian UU di 2024, Terbanyak Dibanding Beberapa Tahun Terakhir
Jumlah perkara yang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2024 merupakan yang terbanyak dari tahun-tahun sebelumnya.
-
Masuk 313 Perkara Sengketa Pilkada di MK, Bawaslu Kumpulkan Dokumen-dokumen di Kabupaten/Kota
Hadapi Sengketa Pilkada di MK, Bawaslu kupulkan dokumen-dokumen di tingkat Kabupaten/Kota.
-
Ketua KPK Sebut Kasus Harun Masiku Utang Perkara yang Harus Diselesaikan
Pimpinan KPK merasa bahwa kasus buronan eks caleg PDIP Harun Masiku merupakan utang perkara.
-
Permohonan Sengketa Pilkada Tingkat Gubernur Bertambah, MK Terima Total 310 Perkara
MK menerima 310 permohonan sengketa perselisihan hasil pemilihan (PHP) kepala daerah, gugatan sengketa hasil pilkada akan digelar awal Januari 2025.
-
Bawaslu Tangani 137 Sengketa Pemilu, 86 Perkara Sudah Diputus
Hingga 17 November 2024, Bawaslu di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota menangani 137 permohonan sengketa antara peserta dan penyelenggara pemilihan
-
Beda Penjelasan Mahfud MD dengan Kejagung soal Asal Usul Uang Rp 1 Triliun Zarof Ricar
Mahfud MD mengatakan uang dan emas itu hanya dititipkan oleh orang yang berperkara untuk diberikan kepada hakim yang menyidangkan.
-
MK dan KPU Tidak Pernah Komunikasi Soal Penanganan Perkara Pemilu, Ini Kata Suhartoyo
Mahkamah Konstitusi (MK) tidak pernah berkomunikasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait penanganan perkara pemilu.
-
Sidang Dugaan Korupsi Hakim Agung Gazalba Saleh Ungkap Uang Pengurusan Perkara Rp 650 Juta
Sidang dugaan gratifikasi Hakim Agung nonaktif, Gazalba Saleh mengungkapkan adanya uang Rp 650 juta yang diserahkan untuk bantuan pengurusan perkara.
-
Sengketa Pileg, Hakim MK: Ada Putusan Dismissal Perkara yang Perlu Dilanjut dan Langsung Diputus
Hakim akan pertimbangkan hasil pemeriksaan terhadap seluruh perkara melalui rapat permusyarawatan hakim, ada perkara lanjut sidang dan langsung putus.
-
101 Ribu Perkara Dieksekusi Kejaksaan Agung di Sepanjang Tahun 2023
Kemudian dari bidang tindak pidana khusus, menyumbang eksekusi perkara terbanyak kedua, yakni mencapai 1.972 perkara.
-
Ketua MK Pastikan Para Hakim Akan Saling Mengingatkan Jika Ada Conflict of Interest dengan Perkara
Suhartoyo menegaskan, dia bersama delapan hakim lainnya akan saling mengingatkan jika nantinya ditemukan adanya irisan conflict interest.
