6 Catatan Imparsial Menyikapi 100 Hari Kerja Pemerintahan Prabowo-Gibran di Bidang Pertahanan

"Hal ini menunjukkan terjadinya sekuritisasi," katanya.

Keenam, penguatan struktur komando teritorial (Koter) TNI. Menteri Pertahanan Sjafri Sjamsoedin dalam sebuah rapat dengar pendapat bersama DPR mengemukanan bahwa TNI akan membentuk 100 batalyon territorial pembangunan (BPT) di tahun 2025.

Batalyon-batalyon ini akan ditempatkan di bawah Kodim untuk membantu percepatan pembangungan diberbagai bidang seperti pertanian, peternakan, perikanan, dan kesehatan.

Selain itu, BTP ini akan didampingi 2 batalyon Komcad (Komponen Cadangan).

Hal ini tentunya bertentangan dengan UU TNI sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 11 ayat (2) bahwa "pelaksanaan penggelaran kekuatan TNI, harus dihindari bentuk-bentuk organisasi yang dapat menjadi peluang bagi kepentingan politik praktis dan penggelarannya tidak selalu mengikuti struktur administrasi pemerintahan.

Alih-alih melakukan restrukturisasi terhadap komando territorial, pemerintahan ini justru berencana menambah jumlah komando teritorial termasuk memperluas fungsi dan tugasnya.

Penguatan komando teritorial ini tentunya tidak sejalan dengan agenda reformasi TNI.

"Salah satu agenda reformasi TNI adalah melakukan restrukturisasi Koter dan mengurangi jumlah Koter, bukan memperkuatnya," kata Ardi.

Struktur Koter adalah struktur penyangga Dwifungsi TNI sebagaimana terjadi di masa Orba. Karena itu, penguatan Koter ini kembali akan memperkuat Dwifungsi TNI.

Struktur Koter potensial digunakan untuk kepentingan politik praktis. 

"Imparsial menilai, pada 100 hari pertama ini, Pemerintahan hari ini tidak hanya gagal mengawal proses reformasi TNI yang telah diperjuangkan selama bertahun-tahun, tetapi justru memperkuat militerisme dan mengembalikan Dwifungsi dalam berbagai aspek kehidupan bernegara," katanya.

Baca juga: 100 Hari Kerja Pemerintah, Seluruh Pihak Diajak Sukseskan Asta Cita Prabowo-Gibran

"Imparsial khawatir bahwa pola kebijakan semacam ini akan terus berlanjut sehingga sangat berpotensi mengancam demokrasi dan membuka peluang pelanggaran yang lebih besar terhadap hak asasi manusia dan supremasi hukum," tambahnya.