Puan Ogah Berandai-andai Megawati Diganti Orang Lain, Bantah Jokowi Jadi Ketua Umum PDIP Selanjutnya

TRIBUNNEWS.COM - Beredar isu yang menyebutkan bahwa Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri akan diganti dari posisinya menjelang Kongres PDIP pada April mendatang.

Mengenai hal tersebut, Ketua DPP PDIP, Puan Maharani enggan berandai-andai apakah posisi Megawati akan diganti atau tidak.

"Ya kita jangan berandai-andai. Kita menghormati proses internal di suatu partai. Kita ikuti proses partai PDIP, prosesnya itu untuk internal ada di kongres, kita ikuti kongres berjalan seperti apa, dan itu masih April," ujar Puan di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025).

Kendati demikian, Puan tak memungkiri bahwa pergantian struktur dalam kongres partai merupakan hal yang biasa terjadi.

"Kongres, setiap proses kongres di setiap partai politik itu kan biasa kalau kemudian terjadi pergantian struktur di partainya," kata Puan. 

"Jadi, itu kan nanti kita lihat, di bulan April insyaallah PDIP akan melaksanakan kongresnya," sambungnya.

Dalam kesempatan ini, Puan juga menegaskan bahwa isu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) akan menggantikan Megawati menjadi Ketua Umum PDIP, tidak benar.

Dia mengatakan, tidak ada pembahasan di internal mengenai Jokowi tersebut.

"Enggak ada. Enggak ada," ujar Puan, dilansir Kompas.com.

Puan pun memastikan, PDIP dalam kondisi solid saat ini dan mengingatkan bahwa proses tertinggi dari internal partai adalah Kongres.

"Bukan hanya PDIP, jadi kami meyakini bahwa semuanya akan saling menghormati dan menghargai bahwa proses semua partai itu akan dijalani di internal partai tersebut," katanya.

Baca juga: Effendi Simbolon Minta Megawati Mundur dari Ketua Umum PDIP, Puan: Jangan Berandai-andai

Sebelumnya, Megawati sempat menyinggung soal sosok yang ingin menempati kursi ketua umum menggantikan dirinya. 

Namun, menurut Megawati, para kader PDIP tidak mau posisinya digantikan oleh orang lain. 

Awalnya, Megawati mengatakan sebenarnya tidak memiliki keinginan untuk kembali menduduki kursi ketua umum. 

Apalagi, jika kadernya bukan orang-orang yang taat konstitusi.