Guntur Romli Dukung Laporan OCCRP soal Jokowi, Sebut Hasto Sedang Siapkan Video Aib Eks Presiden Itu

TRIBUNNEWS.COM - Juru Bicara PDIP, Guntur Romli menyampaikan dukungan terhadap laporan Organize Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) yang memasukkan Presiden ke-7, Joko Widodo (Jokowi) ke dalam daftar finalis “Person of The Year 2024” untuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi.

Guntur bahkan menyebutkan bahwa laporan OCCRP itu memiliki dasar yang kuat.

"Betul sekali. Makanya laporan OCCRP itu punya dasar yang kuat," ungkap Guntur, saat dihubungi, Jumat (3/1/2025).

Guntur juga menyinggung soal rencana Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto merilis video yang disebutnya berisi aib pejabat negara, termasuk Jokowi.

"Iya, (ada video borok Jokowi). Bukan presiden sekarang (Prabowo Subianto)," ucapnya.

Dalam hal ini, Guntur mengatakan bahwa PDIP tidak memiliki masalah dengan Presiden Prabowo Subianto.

Ditegaskan olehnya, PDIP hanya memiliki masalah dengan Jokowi saja.

"PDIP hanya bermasalah dengan Jokowi, bukan Prabowo," ujarnya.

Sementara itu, Jokowi sendiri mengaku tidak khawatir dengan ancaman Hasto tersebut.

Bahkan, dia mengaku siap jika nanti diminta penyidik untuk memberi keterangan terkait video yang akan diungkapkan Hasto tersebut.

"Ya nggak papa,. Ya diberi keterangan (jika dipanggil aparat)," kata Jokowi di kediaman pribadinya di Kelurahan Sumber, Banjarsari, Solo, Selasa (31/12/2024), dikutip dari Tribun Solo. 

Baca juga: Jubir PDI Perjuangan Tegaskan Video Borok Pejabat yang Mau Dibongkar Hasto Termasuk Terkait Jokowi

Sebagai informasi, Hasto dijadikan tersangka atas kasus suap Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI 2019-2024 yang melibatkan mantan kader PDIP, Harun Masiku pada Selasa (24/12/2024).

Selain itu, Hasto juga diduga menghalangi penyidikan kasus tersebut.

Sebelumnya, Guntur mengatakan sejumlah dokumen berisi bukti-bukti skandal para pejabat tinggi negara yang dimiliki Hasto itu dititipkan kepada pengamat militer, Connie Rahakundini Bakrie ke Rusia.

Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi agar dokumen-dokumen tersebut tidak hilang, mengingat urgensi dan sensitivitas informasi yang terkandung di dalamnya.