Kaleidoskop 2024: Mulusnya Transisi Pemerintahan Jokowi ke Prabowo hingga Lanjutkan Sederet Proyek

Tanggul raksasa tersebut akan membentang dari Jakarta hingga Gresik Jawa Timur. Proyek tersebut diperkirakan akan menelan biaya sebesar Rp123 triliun untuk delapan tahun kedepan. Dalam membangun proyek tersebut pemerintah akan melibatkan investor swasta termasuk asing.

Pasalnya, proyek yang telah dicanangkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sejak 1994 itu tidak bisa hanya mengandalkan APBN.

"Karena kalau hanya mengandalkan fiskal atau APBN kita tentu tidak cukup karena banyak sekali prioritas lainnya yang juga harus diwujudkan," kata Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). 

Rencana proyek tersebut bahkan sempat dibahas Presiden Prabowo saat bertemu Presiden Republik Rakyat Tiongkok Xi Jinping di Beijing November lalu.

Hilirisasi

Presiden Prabowo juga melanjutkan program hilirisasi Jokowi.

Hilirisasi merupakan agenda ekonomi yang selalu digaungkan Jokowi selama dua periode pemerintahannya.

Di era Jokowi banyak smelter telah dibangun, sehingga Indonesia tidak lagi mengekspor bahan mentah atau raw material khususnya untuk komoditas nikel, bauksit, dan tembaga. Kebijakan tersebut telah berhasil membuka ribuan lapangan kerja serta menambah pendapatan negara Rp158 triliun.

Presiden Prabowo menegaskan akan memperluas hilirisasi terhadap 26 komoditas unggulan diantaranya besi baja, emas perak, batu bara, aspal buton, minyak bumi, gas bumi, kobal, dan lainnya.

“26 komoditas proyek-proyek yang vital dalam 26 komoditas tersebut yang harus dihilirisasi segera dirumuskan, bikin daftar, dan kita segera untuk mencari dana sehingga kita bisa mulai hilirisasi dengan waktu yang sesingkat-singkatnya,” ungkap Presiden Prabowo dalam sidang kabinet.

Menurut Presiden, apabila sumber daya alam dapat dikelola secara mandiri maka akan memberikan nilai tambah yang jauh lebih besar untuk kepentingan rakyat Indonesia.

Bansos

Selain itu, Presiden Prabowo juga akan melanjutkan program Bansos Pangan untuk mengurangi beban masyarakat kecil.

Anggaran perlindungan sosial termasuk Bansos didalamnya dialokasikan sebesar Rp504,7 triliun pada APBN 2025.

Bansos tersebut yakni beras 10 kilogram yang akan diberikan kepada 16 juta keluarga penerima yang akan mulai disalurkan awal 2025.

Baca juga: Kekayaan AKBP Malvino Edward yang Terjerat Pemerasan di DWP: Karier Moncer Tak Punya Rumah dan Tanah

Selain Bansos beras, program lainnya yang akan dilanjutkan yakni Program Keluarga Harapan atau PKH yang diberikan setiap kuartal atau empat kali dalam setahun kepada masyarakat yang sudah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.

Adapun besaran PKH beragam mulai dari PKH ibu hamil dan anak balita sebesar Rp 3 juta pertahun, PKH Lansia diatas 60 tahun sebesar 2,4 juta pertahun, PKH Pendidikan yang bervariasi yakni SD Rp 900 ribu pertahun,SMP Rp 1,5 juta per tahun, dan SMA Rp 2 juta pertahun.