Reaksi KPU, PDIP, DPR, dan Menkum soal Usul Prabowo Kepala Daerah Dipilih DPRD

"Kami mendukung gagasan Presiden Prabowo. Sudah saatnya kita perbaiki sistem politik kita yang berbiaya tinggi," kata Gus Jazil kepada wartawan Jumat (13/12/2024).

Mantan Wakil Ketua MPR RI itu mengatakan, sebenarnya apa yang disampaikan Presiden Prabowo sejalan dengan sikap Fraksi PKB selama ini yang juga mengusulkan perbaikan sistem politik.

"Kami sudah berkali-kali menyampaikan pentingnya perbaikan sistem politik," ujar Gus Jazil.

Ganjar Buka Suara

Mantan Gubernur Jawa Tengah yang juga kader PDIP  Ganjar Pranowo buka suara soal usulan Presiden Prabowo Subianto.

Mulanya, Ganjar tidak mempermasalahkan terkait sistem pemilihan kepala daerah seperti apa yang akan dipakai di Indonesia.

Dia menegaskan, sistem pemilihan apapun yang digunakan, jika pemangku kepentingan tidak mau ikut aturan, maka akan berujung hasil yang buruk.

"Mau sistem apapun yang akan dipakai kalau masing-masing dari pemangku kepentingan tidak mau ikut aturan atau penegak aturannya lemah, maka hasilnya akan buruk."

"Ingat, sebelum Pilkada langsung, Indonesia pernah menggunakan sistem pilkada via DPRD," katanya kepada Tribunnews.com, Jumat (13/12/2024).

Sementara terkait alasan dari Prabowo bahwa Pilkada Serentak 2024 berbiaya mahal, Ganjar meminta agar seluruh pemangku kepentingan untuk membaca naskah akademis terkait UU Pilkada.

Dia mengungkapkan hal itu perlu dilakukan agar sistem demokrasi di Indonesia semakin mapan.

"Saran saya semua wajib membaca naskah akademis terkait UU Pilkada langsung dan risalah pembahasannya di DPR. Agar sistem makin mapan, tidak bolak-balik," jelasnya.

Lebih lanjut, Ganjar mengusulkan adanya perbaikan komitmen dari pemangku kepentingan agar Pilkada dapat berjalan dengan baik.

Sehingga, dia menegaskan jika memang Pilkada perlu dievaluasi, maka harus dilakukan secara menyeluruh dan bukannya menggulirkan mekanisme baru seperti yang disampaikan Prabowo.

"(Evaluasi Pilkada) Perlu komitmen dari aktor-aktornya. Penyelenggara fair, aparatur negara yang tidak berwenang harus menjaga integritas, tidak ikutan cawe-cawe dan kandidat ikuti aturan," jelasnya.

"Evaluasilah secara menyeluruh jika (Pilkada -red) mau baik," pungkas Ganjar.