Baru Dilantik, 2 Menteri Prabowo Sudah Buat Kontroversi: Ada Menko Yusril dan Mendes Yandri Susanto

Namun, kegiatan itu juga dibalut dengan acara hari santri nasional.

Saat dikonfirmasi, Sekjen PAN Eko Patrio mengaku enggan menanggapi beredarnya surat tersebut. 

Baca juga: Prabowo Terbitkan Perpres tentang Kabinet Merah Putih, Sekretariat Kabinet Resmi Dibubarkan

Dia menyatakan nantinya kabar itu akan diklarifikasi langsung oleh Yandri.

"Nanti mas Yandri aja yang langsung klarifikasi," kata Eko saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Adapun Yandri merupakan Wakil Ketua Umum PAN yang baru ditunjuk Presiden RI Prabowo Subianto untuk menjadi Mendes PDT.

Namun baru dua hari setelah penunjukkan itu, Yandri diterpa isu miring soal menggelar acara pribadi memakai undangan kementerian.

Acara yang digelar Yandri itu digelar pada pukul 09.00 hingga 12.00 WIB dengan dihadiri ratusan orang. 

Baca juga: Peneliti SETARA Institute: Pengangkatan Mayor Teddy Jadi Sekretaris Kabinet Langgar UU TNI

Istri Yandri yang juga calon bupati Serang nomor urut 2, Ratu Rachamatu Zakiyah, pun turut hadir.  

Selain santri, Yandri juga mengundang para kepala desa serta jajarannya dan Ketua RT, RW, kader PKK berikut kader Posyandu.

Foto surat itu kemudian viral di media sosial, bahkan Mahfud MD ikut menyorotinya.

Mahfud menyayangkan, menteri dari PAN itu menggunakan fasilitas instansi pemerintah untuk keperluan pribadi dan keluarganya.

Ia menilai yang dilakukan Yandri itu keliru atau salah.  

Baca juga: Pengamat Ini Khawatirkan Banyaknya Kementerian Koordinator di Kabinet Prabowo-Gibran

Jika urusan pribadi atau keluarga, harus mengundang lewat jalur pribadi bukan melalui instansi. 

Dia berharap Yandri bisa lebih berhati-hati sangat menggunakan simbol pemerintahan.

"Masih sangat pagi di hari ini, ketika seorang teman memberitahu kepada saya bahwa ada seorang Menteri baru yang mengundang acara Haul (peringatan hari wafat) ibunya yang kedua sekaligus syukuran di Ponpes menggunakan surat dengan kop dan stempel resmi kementerian," tulis Mahfud dikutip Selasa (22/10/2024).