Bantah Ikut Campur Bursa Calon Ketum Golkar, Dewan Pakar: Itu Kewenangan Munas XI

Oleh karena itu, terkait penentuan calon ketua umum yang baru, Ganjar mengatakan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada peserta Munas untuk membahasnya bersama Ketua DPD Provinsi dan Kabupaten/Kota Golkar serta ormas-ormas Hasta Karya di dalam Munas 2024.

"Jadi Dewan Pakar Partai Golkar sama sekali tidak membahas figur calon ketua umum. Figur calon ketua umum biarlah menjadi kewenangan Munas XI Partai Golkar, yang merupakan institusi pengambilan keputusan tertinggi di dalam Partai Golkar sebagai perwujudan asas kedaulatan anggota," ungkapnya.

Diketahui, Golkar akan menggelar rapat pimpinan nasional dan musyawarah nasional, Selasa (20/8/2024) dan Rabu (21/8/2024) mendatang.

Salah satu agenda Rapimnas dan Munas adalah menentukan ketua umum Partai Golkar yang baru setelah Airlangga Hartarto mengundurkan diri.

Sejauh ini, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia merupakan satu-satunnya kader yang disebut bakal menjadi ketua umum Golkar.

Nama Bahlil Lahadalia Menguat Jelang Munas Golkar

Diberitakan sebelumnya, Nama Menteri Investasi Bahlil Lahadalia makin menguat menjadi bakal calon ketua umum Partai Golkar menggantikan Airlangga Hartarto.

Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily, menyatakan saat ini sudah 37 DPD Golkar Provinsi mendukung Bahlil untuk menjadi Ketum Golkar periode 2024-2029.

Ace berharap, ada satu DPD lagi yang akan segera memberikan dukungan sehingga total dukungan menjadi 38.

"Sejauh yang saya tahu, sudah lebih dari 37 provinsi yang sudah menyuarakan dukungannya kepada Pak Bahlil. Mudah-mudahan bisa 38," kata Ace usai konferensi pers di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Minggu (18/8/2024).

Baca juga: Ridwan Bae Dukung Bahlil Lahadalia Jadi Ketua Umum Golkar

Ace mengatakan, dirinya sebagai perwakilan dari region Jawa Barat telah berdiskusi mengenai dukungan daerahnya terhadap pencalonan Bahlil Lahadalia.

"Setahu saya, selaku Ketua DPD Golkar Jawa Barat, saya hanya berdiskusi dengan Pak Bahlil terkait pencalonan ketua umum," katanya.

Lebih lanjut, Ace mengatakan, sesuai dengan AD/ART partai, syarat menjadi ketum adalah pernah menjadi pengurus dewan pimpinan pusat (DPP) maupun provinsi.

"Jika ada pihak yang memang memiliki persyaratan tersebut, tentu mereka berhak untuk menjadi calon ketua umum, disertai dengan dukungan 30 persen suara, itu penting," kata Ace.

Ace pun menyebut, dengan syarat itu Bahlil telah memenuhi syarat menjadi Ketua Umum Partai Golkar.

Sebab, Bahlil pernah menjadi pengurus DPD Partai Golkar Provinsi Papua.

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Jelang Munas Golkar, Nama Bahlil Menguat, 37 DPD Disebut Sudah Nyatakan Dukungan

(mg/Roby Danisalam)

Penulis adalah peserta magang dari Universitas Sebelas Maret (UNS).