Munas Golkar Dikebut, 3 Nama Calon Ketua Umum Akan Berembuk, Siapa Penguasa Lakukan Intervensi?

Dalam kesempatan tersebut Bahlil juga membantah adanya campur tangan Presiden Jokowi dalam gejolak yang terjadi ditubuh Golkar, termasuk terkait dengan mundurnya Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum. 

Menurut Bahlil yang terjadi di Golkar hanya dinamika internal saja.

"Nggak ada. Apa cawe-cawe ini proses internal saja," katanya.

Sebelumnya ditengah mundurnya Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum, Bahlil dikabarkan bertemu Jokowi dan Jusuf Kalla ditempat berbeda. 

Bahlil dikabarkan meminta restu kedua tokoh tersebut untuk menjadi Ketua Umum Golkar.

Terkait hal itu Bahlil menilai tidak ada yang istimewa. Sebagai bagian dari Kabinet, hal yang wajar bertemu dengan Jokowi. 

Sementara bertemu dengan JK hanya untuk silaturahmi biasa.

"Silaturahmi biasa saya dengan Pak JK. Silaturahmi biasa. Kalau pas ketemu dengan Pak Presiden Jokowi kan memang saya pembantunya. Harus terus melaporkan perkembangan kerja saya di Kementerian Investasi," pungkasnya.

Kritik Munas Dipercepat

Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Yasril Ananta Baharuddin, mengkritik jadwal Munas Golkar yang dipercepat menjadi 20 Agustus 2024.

Padahal, sesuai AD/ART Munas Golkar digelar pada Desember 2024.

"Mengenai dimajukan Munas itu menimbulkan pertanyaannya sebenarnya ada apa, seperti kata pak JK (Jusuf Kalla), ada kepentingan apa yang mendesak untuk dimajukan," kata Yasril, Kamis (15/8/2024).

Yasril menduga ada intervensi dari kekuasaan di balik dinamika internal Golkar saat ini.

Sebab, seharusnya Agus Gumiwang sebagai Plt Ketum bisa mengawal gelaran Munas Golkar sesuai aturan yakni pada Desember 2024.

"Biarkanlah Plt bekerja sampai Munas berikutnya sesuai AD/ART sampai Desember, nanti mau pilih nanti secara adil kita bisa pilih secara musyawarah mufakat atau secara demokratis calonnya," ucapnya.

Lebih lanjut, Yasril mengatakan partai berlambang beringin ini sudah biasa menghadapi dinamika internal seperti saat ini.