Sekjen PDIP: Kecurangan Pilkada 2024 Berpotensi Membuat Arus Bawah Bergerak Melawan Kekuasaan  

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyatakan pihaknya khawatir praktik mencurangi hukum saat Pilpres 2024 terulang kembali dalam perhelatan Pilkada serentak pada 27 November, mendatang.

Menurut Hasto, hal itu menjadi satu dari lima kerawanan yang sedang dihadapi Indonesia. Lima hal yang musti diwaspadai adalah kondisi geopolitik, pangan, perekonomian nasional, kelas menengah, dan rule by law.

Hal itu disampaikan Hasto dalam pidato pembukaan Pelatihan Nasional (Pelatnas) Tim Pemenangan Pilkada 2024 PDIP Gelombang Keempat, di Hotel Seruni, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (9/8/2024).

"Bukan rule of law di dalam praktik. Ini sangat rawan. Kiranya di dalam pilkada ini ada pihak-pihak yang kemudian mengatakan bahwa urusan pilpres itu sepertinya senafas dengan urusan pilkada. Lalu praktik-praktik yang tidak benar akan mencoba diterapkan kembali," kata Hasto.

Hasto mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati terhadap lima hal rawan tersebut. 

Dia pun meminta kekuasaan untuk mengedepankan  supremasi hukum.

Politisi asal Yogyakarta ini pun khawatir arus balik kekuatan rakyat yang hidupnya tertekan akibat kondisi perekonomian yang tak menentu, bisa bergerak melawan jika kekuasaan tak menjalankan hukum dengan adil.

"Kekuatan dari yang hidupnya tertekan oleh aspek-aspek perekonomian. Kemudian mereka bergerak karena melawan berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan ini," tuturnya.

Hasto menegaskan PDIP sebagai partai politik yang memiliki rekam jejak sejarah panjang, bakal menjaga persatuan dan kesatuan di Indonesia. Ia tak ingin gerakan arus balik yang dikhawatirkan terjadi.

"Kita menginginkan agar para penguasa sadar untuk menempatkan moral dan etika politik di atas segalanya. Untuk melakukan pertobatan politik agar pilkada ini memberikan kesempatan bagi rakyat untuk memilih pemimpin yang terbaik tanpa campur tangan kekuasaan," pungkasnya.